Jakarta-JATIMTERKINI.COM: Komisi III DPR RI tidak main-main. Hari ini, Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dipanggil untuk membuka seluruh fakta dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Rapat kerja yang digelar pukul 08.30 hingga 12.00 WIB itu bukan sekadar klarifikasi. Ini adalah pendalaman atas dugaan rangkaian kejahatan sistematis yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan kelompoknya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, persoalan ini jauh lebih besar dari sekadar penyadapan.
“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” tegas Habiburokhman kepada wartawan.
“Semua anggota konfirmasi hadir,” tambahnya.
Menurut Habiburokhman, ada pola yang terstruktur dan saling berkaitan. Bukan insiden tunggal, melainkan operasi yang diduga dirancang untuk melumpuhkan pemerintahan.
Dugaan itu meliputi:
1. Surveillance ilegal terhadap Presiden dan lingkaran pemerintah.
2. Pembunuhan karakter secara ilegal melalui penyebaran informasi yang merusak kredibilitas.
3. Pengondisian opini di media sosial untuk merongrong dan menggagalkan program pemerintah.
4. Penggalangan massa untuk aksi yang bertujuan menciptakan instabilitas.
“Intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” ujar politikus Partai Gerindra itu dengan nada keras.
Habiburokhman meminta Polri tidak berhenti pada wacana. Jika bukti cukup, kasus ini harus naik ke penyidikan serius. Sebab, upaya menghalangi Presiden menjalankan tugas konstitusionalnya bukan pelanggaran biasa.
“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” pungkasnya.
Raker hari ini menjadi ujian bagi Kapolri baru: berani membongkar borok di tubuh Polri sendiri, atau justru menutupinya? (red)