Jakarta-JATIMTERKINI.COM: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama dua jenderal aktif lainnya sebagai skandal serius yang menelanjangi wajah Polri hari ini: institusi penegak hukum yang memiliki teknologi pengawasan canggih, tetapi tanpa kontrol demokratis.
Ketiga perwira tinggi itu diduga memerintahkan penyadapan tanpa dasar hukum terhadap sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Tidak ada kepentingan penegakan hukum. Yang ada, menurut LBH Jakarta, adalah penyalahgunaan wewenang.
Praktik itu diduga berjalan sejak 2025 hingga 2026. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan tersebut diduga dihapus untuk menghilangkan jejak.
Ini bukan pelanggaran prosedur. Ini pelanggaran konstitusi.
Polri Dipolitisasi, Bukan Direformasi
Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menegaskan kasus ini tidak bisa dibaca sebagai ulah segelintir oknum. Ini adalah akibat langsung dari politisasi Polri yang dibiarkan akut, lintas rezim, dari era Joko Widodo hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Reformasi 1998 sudah jelas memerintahkan Polri dipisah dari TNI agar menjadi institusi sipil yang profesional, tunduk pada hukum dan hak asasi manusia. Hampir tiga dekade kemudian, janji itu gagal.
“Kasus ini membuktikan bahwa Polri telah mengalami persoalan politisasi yang serius. Selama satu dekade terakhir, terdapat kecenderungan semakin eratnya relasi antara kepolisian dan kepentingan kekuasaan politik,” kata Fadhil.
Ketika polisi semakin dekat dengan kekuasaan, hukum semakin jauh dari rakyat.
LBH Jakarta mengingatkan, penyadapan ilegal adalah serangan langsung terhadap hak atas privasi yang dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia.
Selama ini pengawasan terhadap kewenangan koersif polisi hanya bertumpu pada mekanisme internal. Hasilnya bisa ditebak: pengawasan mandul, pelanggaran berulang, dan tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab.
Tanpa pengawasan eksternal yang independen dan kuat, alat pengamanan negara dengan mudah berubah fungsi menjadi alat intimidasi dan kontrol sosial. Warga diawasi, kritik dibungkam, dan demokrasi dikebiri secara diam-diam melalui teknologi.
LBH Jakarta mendesak kasus ini tidak berhenti pada pencopotan jabatan atau sanksi etik. Penyadapan ilegal adalah kejahatan. Pelakunya harus diproses pidana, dan sistem pengawasannya harus dibongkar total.
Jika negara membiarkan polisi menyadap siapa pun tanpa hukum, maka hari ini targetnya adalah lawan politik. Besok, targetnya bisa siapa saja, termasuk Anda. (Red)