Surabaya-JATIMTERKINI.COM: Prof. Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum., akhirnya dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara oleh Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya. Pengukuhan tersebut dihadiri Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, sejumlah Anggota DPR RI hingga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Graha Bhayangkara Ubhara, Rabu (22/4/2026).
Pengukuhan ini bukan sekedar momentum akademik biasa. Namun, menjadi simbol penguatan kapasitas institusi di kancah pendidikan tinggi Jawa Timur.
Rektor Ubhara Surabaya, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., menyatakan rasa syukurnya atas terselenggaranya acara yang dihadiri oleh deretan tokoh nasional dan daerah. Kehadiran tokoh-tokoh besar tersebut menjadi bukti pengakuan publik terhadap eksistensi Ubhara.
”Ini adalah ‘gawe’ besar bagi Ubhara Surabaya. Alhamdulillah, hadir tokoh nasional Pak Surya Paloh, Kalemdiklat Polri, hingga Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa yang secara khusus menyaksikan pengukuhan ini,” ujar Rektor Anton pada awak media.
Kehadiran para tokoh tersebut, menurut Anton, menjadi suntikan semangat bagi seluruh civitas akademika, khususnya para staf pengajar, untuk terus meningkatkan kinerja.
Rektor menekankan bahwa penambahan Guru Besar adalah bagian dari strategi capacity building yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan mahasiswa.
Terkait target ke depan, pihak rektorat optimistis bahwa jumlah profesor di Ubhara akan terus bertambah. “Target 2027 kami proyeksikan minimal akan ada dua Guru Besar baru lagi. Saat ini sejumlah dosen sedang dalam tahap persiapan dan pemenuhan syarat menuju gelar profesor,” tandasnya.
Menanggapi posisi Ubhara dalam peta riset dan inovasi di Jawa Timur, Anton memilih untuk bersikap rendah hati dan menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat. Namun, ia menggarisbawahi bahwa kolaborasi dengan berbagai universitas swasta, khususnya di Surabaya, akan terus diperkuat.
Fokus utama manajemen saat ini, lanjutnya, adalah meningkatkan status institusi dari yang saat ini berstatus “Baik Sekali” menjadi “Unggul” pada tahun 2027.
Adapun indikatornya adalah peningkatan jumlah Guru Besar dan penguatan riset menjadi variabel kunci untuk mencapai target tersebut. ”Soal kualitas, biarlah masyarakat yang menilai. Tugas kami adalah terus meningkatkan kinerja. Akreditasi itulah yang nantinya akan menunjukkan secara formal bahwa perguruan tinggi ini terus meningkat,” terangnya.
Sementara, Prof Dosy menyatakan, bahwa menjadi Guru Besar ialah bagian dari amanah dan bentuk pengabdian pada Universitas Bhayangkara, khususnya dunia pendidikan. Sehingga, ia berjanji akan memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa.
“Saya kuliah sejak 1982. Lulus 1986, dan sejak 1987 saya mengajar di Ubhara. Sudah 40 tahun saya mengajar. Dan sekarang saya menjadi Guru Besar disini. Karena sejak awal saya mengabdi disini. Namun yang terpenting bukan jabatan Guru Besarnya, tetapi setelah dilantik harus bisa bertindak sebagai Guru Besar. Sikap dan perbuatan harus lebih terkontrol, termasuk dalam transformasi pengetahuan, berinteraksi dengan masyarakat dan berkontribusi bagi bangsa dan negara,” tambahnya.
Prof Dosy selama ini juga dikenal sebagai politisi nasional. Dossy pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) periode 2010–2015. Terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2014–2019 dari Partai Hanura, dapil Jawa Timur VIII (Kabupaten/Kota Madiun, Nganjuk, Jombang, Kabupaten/Kota Mojokerto), dan menjadi Ketua Fraksi Hanura DPR RI.
Di DPR, ia aktif dalam bidang legislatif dan hukum tata negara, termasuk dalam kerja‑kerja Badan Legislasi (Baleg) dan isu‑isu perubahan konstitusi.
Pada periode belakangan, ia juga dikaitkan dengan peran di DPP Partai NasDem, misalnya sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan di tingkat pusat, meskipun posisi ini lebih menunjukkan kelanjutan dinamika politik dan rekruitmen partai pasca‑DPR. (rud)