Surabaya – Enam dari Delapan Partai Politik (parpol) merasa keberatan dan menolak Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Rapat Pleno Terbuka Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukomanunggal, Minggu 2 April 2023 malam.
Enam Parpol yang keberatan dan menolak DPHP hasil Coklit ini antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gelora, Partai Nasdem, Partai Ummat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Golongan Karya (Golkar).
Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak menentukan sikap.
“Banyak temuan data pemilih hasil pantarlih yang acak-acakan, semrawut dan tidak valid yang disajikan ke kita hanya angka-angkanya saja, kita tidak tahu yang di TMS kan itu siapa saja, apakah ada orang yang meninggal dan lain-lain beda dengan Pemilu lalu dan ini yang membuat kebingungan kami” ujar Basuki dari Partai Ummat, yang menolak hasil DPHP dan menyatakan Walk Out dari rapat pleno PPK Sukomanunggal.
Hal yang sama juga dilakukan Hermawan dari PKS yang juga menolak dan merasa keberatan dan menyatakan Walk Out dari rapat pleno terbuka DPHP PPK Sukomanunggal yang menurutnya hasil Coklit Pantarlih tidak valid dan terkesan asal-asalan.
“Tak hanya data pemilih hasil coklit yang amburadul, tapi juga untuk pemetaan TPS juga ngawur, coba bayangkan dari RW 3 Simomulyo kok iso didekek (ditaruh,red) TPS yang jauh, misal e dari RT 11 kok bisa ditaruh di RT 17. Lalu RW 6, RW 7 melintas ke RW 8 kan rancu” ujarnya jengkel sembari keluar dari Aula Kecamatan Sukomanunggal.
Dikesempatan sama, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sukomanunggal juga sudah memberikan saran perbaikan ke PPK terkait data pemilih hasil Coklit yang dilakukan Pantarlih yang tidak sesuai TPS.
“Banyak temuan-temuan panwas teman-teman Kelurahan dan kecamatan dimana data pemilih tidak sesuai TPS. Kita sudah menyarankan PPK, untuk memberikan perbaikan ke PPS-PPS, agar merubah yang awalnya nyoblos yang tidak sesuai menjadi sesuai” ungkap Dimas Sila Pamungkas, Ketua Panwascam Sukomanunggal.
Dimas mencontohkan di RW 3, RT 8 Kelurahan Simomulyo Baru, pihak PPK belum memberikan jawaban yang selalu mendasarkan pada KPU RI.
“Jawabannya selalu lempar melempar” imbuhnya.
Menanggapi kekesalan Parpol yang hadir serta keberatan Parpol di rapat pleno DPHP ini, seharusnya PPK dan Jajarannya menampilkan data pemilih yang transparan.
“PPK dan PPS kan harusnya menampilkan mana yang TMS dan lain-lain dan tidak angka seperti ini. Tidak menutup kemungkinan pengelembungan suara kan dari ini. Contoh yang sudah meninggal, kan harus dilampiri akte kematian toh, kalau tidak ada kan gimana?,” ulasnya kesal.
Menariknya dari rapat pleno terbuka tersebut sejumlah Parpol menantang PPK dan PPS untuk responsif atas saran perbaikan yang disampaikan.
“Jika temuan-temuan ini tidak ditindaklanjuti dan tetap tidak ada perubahan, apakah anda sebagai ketua PPK siap mengundurkan diri karena tidak siap dengan tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilu” tegas Hermawan dihadapan undangan yang hadir di rapat pleno DPSHP.
Sekedar diketahui, Kecamatan Sukomanunggal sendiri memiliki Enam Kelurahan yakni Sono Kwijenan, Putat Gede, Tanjungsari, Sukomanunggal, Simomulyo Baru, Simomulyo, Sedangkan menurut Jumlah pemilih aktif 78427.