
Jakarta-JATIMTERKINI.COM: Temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai proyek jasa publikasi yang melibatkan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad senilai Rp14,69 miliar di sejumlah kementerian masih menjadi perhatian publik.
LBH Perisai Cakra Nusantara mendesak aparat penegak hukum (APH) segera melakukan investigasi tanpa harus menunggu laporan resmi dari masyarakat.
Desakan itu disampaikan Ketua LBH Perisai Cakra Nusantara, Sukarji, S.H., M.H., kepada awak media, Jumat (20/11/2026).
Menurut Sukarji, APH, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus bersikap tegas. Hal itu penting agar persoalan yang menyeret nama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni tersebut tidak berkembang menjadi bola liar di tengah panasnya suhu politik nasional.
“APH, baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK, jangan menunggu laporan dalam setiap perkara dugaan korupsi. Ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi bola liar yang menggelinding ke mana-mana dan akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum,” ujar Sukarji.
Ia menambahkan, kekhawatiran ICW mengenai dugaan konflik kepentingan dalam proyek tersebut harus dijawab dengan transparansi pengadaan.
Rincian Temuan ICW
Berdasarkan temuan ICW yang diberitakan pada November 2026, terdapat delapan paket pengadaan jasa publikasi atau influencer dengan nilai total sekitar Rp14,69 miliar yang dikontrakkan kepada PT Rans Animasi Indonesia.
Pengadaan tersebut meliputi penayangan konten promosi di media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, serta kehadiran figur publik dalam kegiatan resmi pemerintah.
Proyek itu terbagi dalam dua periode:
1. Sebelum Menjabat Utusan Khusus Presiden
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024: terdapat 5 paket pengadaan di unit kerja Museum dan Cagar Budaya dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Kerja sama ini berlangsung sebelum Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
2. Saat Menjabat Utusan Khusus Presiden
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026: terdapat 3 paket pengadaan dengan nilai sekitar Rp10,79 miliar. Kerja sama ini berjalan saat Raffi Ahmad sudah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Waktu Perolehan Proyek Jadi Kunci
Sukarji menegaskan, persoalan utama yang harus dibuktikan adalah kapan proyek tersebut diperoleh.
“Apakah proyek itu didapatkan saat dia menjabat dengan menggunakan kewenangannya, ataukah sudah didapatkan sebelumnya, sebelum dia menjabat. Itu yang harus dibuktikan,” katanya.
Menurut dia, tidak menutup kemungkinan tender diperoleh pada 2024 sebelum Raffi Ahmad menjabat, tetapi realisasi anggarannya baru berjalan pada 2025–2026. Sebaliknya, bisa juga proyek diikuti setelah menjabat dengan memanfaatkan pengaruh jabatan.
“Kalau itu terjadi, unsur penyalahgunaan wewenang bisa terpenuhi. Karena itu, pembuktian secara materiil menjadi paling penting,” ujarnya.
Unsur Korupsi Harus Dibuktikan
Sukarji menjelaskan, dugaan korupsi harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru), khususnya Pasal 603 dan 604.
Unsur yang dimaksud meliputi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau korporasi, adanya konflik kepentingan, serta kerugian negara.
“Semua itu harus dibuktikan secara nyata. Hukum pidana tidak boleh hanya berdasarkan opini, persepsi, atau imajinasi. Harus ada bukti yang betul-betul konkret,” tegasnya.
Peran BPK Dinilai Penting
Selain APH, Sukarji juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit.
Menurut dia, BPK merupakan lembaga yang berwenang mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara, bagaimana perencanaan awal, penggunaan, hingga potensi penyelewengan anggaran dalam proyek tersebut.
“Yang bisa mengungkap kerugian negara itu berapa, penyelewengannya seperti apa, dan penggunaannya betul atau tidak, adalah BPK. BPK harus mengaudit dan menemukan betul-betul adakah kerugian negara atau tidak,” katanya.
APH Bisa Bergerak Tanpa Laporan
Menjawab pertanyaan apakah APH harus menunggu laporan, Sukarji menegaskan bahwa pendalaman awal dapat dilakukan apabila sudah ada indikasi yang kuat.
“Kalau sudah terindikasi kuat dicurigai ada kerugian negara dan ada penyalahgunaan, seharusnya kejaksaan, kepolisian, dan KPK tidak harus menunggu. Langsung dilakukan pendalaman awal,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar rumor yang beredar di masyarakat dan media, termasuk soal pengembalian dana maupun alokasi anggaran lainnya, tidak ditelan mentah-mentah. Semua informasi tersebut harus diverifikasi dan dibuktikan oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya masing-masing.
“Kalau memang terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi, harus ditindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi kalau tidak terbukti, ya harus dinyatakan tidak terbukti. Yang penting, investigasi harus dilakukan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Raffi Ahmad disebut telah membuka kesempatan kepada instansi terkait, seperti BPK dan BPKP, untuk melakukan pemeriksaan. (red)

