JATIMTERKINI.COM: Menjelang Pemilu 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi diklaim menurun. Bahkan, disebut-sebut kemiskinan paling terendah sepanjang sejarah, yakni sebesar 7,34 persen.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023 persentase penduduk miskin di Banyuwangi sebesar 7,34 persen. Angka itu lebih rendah dibanding tahun 2022 yang mencapai 7,51 persen. Bahkan, persentase penduduk miskin tersebut juga lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 melanda.
Pada 2019, persentase penduduk miskin di Banyuwangi sebesar 7,52 persen.
Diketahui, masa pandemi Covid-19, perekonomian nasional sempat jeblok. Pemerintah di berbagai negara menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, bahkan ada yang sampai menerapkan lockdown guna meminimalkan penyebaran penyakit yang disebabkan serangan virus Corona tersebut.
Di Banyuwangi tahun 2020, angka kemiskinan naik dibanding sebelum pandemi Covid-19. Tepatnya, dari 7,52 persen pada 2019 menjadi 8,06 persen pada 2020. Beranjak ke 2021, persentase penduduk miskin di Banyuwangi kembali naik tipis menjadi 8,07 persen.
Meski persentase penduduk miskin turun cukup signifikan, Bupati Ipuk Fiestiandani enggan jemawa.
Orang nomor satu di jajaran Pemkab Banyuwangi ini mengajak semua pihak untuk berkolaborasi membangun kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini.
”Carilah solusi kreatif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh desa. Berkolaborasilah dengan banyak pihak untuk menciptakan program-program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa,” papar Ipuk dilansir radar Banyuwangi.
Diketahui, Pemkab Banyuwangi punya berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ada program Kanggo Riko alias ’untuk Anda’.
Program ini fokus memberdayakan ribuan warga miskin dengan menggelontorkan dana penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin (RTM) yang sedang merintis usaha atau berniat meningkatkan usahanya
RTM yang menjadi sasaran program ini masing-masing mendapatkan Rp 2,5 juta lewat Anggaran Dana Desa (ADD), disesuaikan dengan kebutuhan usaha mereka.
Ada pula bantuan Warung Naik Kelas (Wenak). Hingga September lalu sudah sebanyak 1.174 pemilik warung mendapatkan manfaat dari program stimulus ekonomi kerakyatan ini.
Bukan itu saja, pemkab juga memfasilitasi perizinan usaha dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bantuan ongkos kirim (ongkir) gratis, hingga pendampingan UMKM, dan lain sebagainya. (Rudi)