Caleg Terpilih Mencalonkan Diri Dalam Pilkada 2024 Dalam Debat Kusir

oleh -241 Dilihat
Oleh Sri Sugeng Pujiatmoko – Advokat dan Konsultan Pemilu

Meski saat ini penyelenggaraan Pileg tengah dilaksanakan, khususnya verifikasi administrasi anggota parpol seluruh parpol yang telah mendaftar ke KPU sesuai dengan data keanggotaan parpol yang ada di SIPOL. Namun, setelah mencermati penyelenggaraan tahapan Pileg dan Pilkada serentak tahun 2024 yang tahapan yang
dilaksanakan secara beririsan, tentu akan menimbulkan dampak masalah terhadap proses penyelenggaraannya, baik di tahapan Pileg maupun Pilkada.

Dampak masalah yang sangat mungkin terjadi adalah pada saat tahapan pencalonan dalam pilkada, maka Pemerintah, DPR, KPU dan Bawaslu lebih dini harus segera mungkin mencari solusinya terkait dampak penyelenggaraan yang beririsan antara tahapan pileg dan pilkada tahun 2024.

Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, tahapan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan pada sekitar bulan Juni atau Juli 2024, dan pelantikan anggota DPR dan DPD dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024, sedangkan untuk anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota menyesuaikan akhir masa jabatan masing-masing, dan pelantikannya tidak jauh rentang waktunya dengan pelantikan DPR dan DPD.

Selanjutnya, jadwal penetapan pasangan calon untuk Pilkada tahun 2024 kemungkinan jadwalnya pada bulan Agustus 2024, jika jadwal itu didasarkan pada penyelenggaraan tahapan Pilkada tahun 2020, atau tahapan penetapan pasangan calon pilkada dilaksanakan 4 (empat) bulan sebelum pemungutan suara, oleh karena pemungutan suara pilkada tahun 2024 dilaksanakan pada bulan Nopember 2024, maka
ditarik 4 (empat) bulan ke belakang, maka akan jatuh pada bulan Agustus 2024.

Jadi sebelum pelantikan anggota DPR dan DPD maupun DPRD sudah dilaksanakan tahapan penetapan pasangan calon pilkada tahun 2024, karena pelantikan anggota DPR, DPD dan DPRD (sesuai PKPU 3/2022) akan dilaksanakan pada bulan  Oktober 2024, sedangkan tahapan penetapan pasangan calon dalam pilkada akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024.

Kemudian, dimana letak masalahnya. Masalah pertama, apakah harus mengundurkan diri apabila caleg terpilih yang belum dilantik tersebut mencalonkan diri sebagai pasangan calon pilkada tahun 2024 ? Kemudian masalah yang kedua adalah jika caleg terpilih tidak mengundurkan diri, dan caleg tersebut mengikuti pelantikan anggota DPR, DPD atau DPRD, sedangkan caleg terpilih tersebut telah ditetapkan sebagai pasangan calon pilkada 2024, sehingga caleg tersebut sudah berkedudukan sebagai anggota legislatif. Maka akan menimbulkan masalah, yaitu bagaimana keabsahan persyaratan calon dalam pilkada terhadap anggota legislatif yang harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon pilkada jika merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon”.

Artinya, secara hukum pemberlakuan mengundurkan diri hanya berlaku bagi anggota DPR, DPD dan DPRD, dan tidak berlaku pada caleg terpilih. berkenaan syarat mengundurkan diri tersebut, telah banyak upaya yang dilakukan oleh anggota DPR maupun DPD untuk membatalkannya melalui judial review ke Mahkamah Konstitusi.

Dan seluruh Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi masih tetap bersikukuh dan konsisten bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pilkada, mulai Putusan Nomor 17/PUU-VI/2008 sampai dengan Putusan Nomor 22/PUU-XVIII/2020.

Upaya judicial review hanya berkaitan dengan syarat pengunduran diri anggota DPR, DPD dan DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Jika anggota DPR, DPD dan DPRD tidak mengundurkan diri juga akan menimbulkan masalah, pertama, karena jika tidak mengundurkan diri dan jika terpilih, maka anggota DPR, DPD dan DPRD menjabat
dalam 2 (dua) jabatan sekaligus, baik legislatif maupun eksekutif, maka hal itu akan menimbulkan kekacauan dalam sistem ketatanegaraan. Kedua, jika mencalonkan sebagai pasangan calon pilkada tidak wajib untuk mengundurkan diri dan telah
ditetapkan sebagai pasangan calon pilkada 2024, maka akan bertentangan ketentuan
Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mewajibkan untuk mengundurkan diri.

Politik adalah pilhan, maka setiap yang akan maju pileg maupun pilkada juga merupakan pilihan, maka harus memilih, tidak bisa seseorang memilih dalam 2 (dua)
jabatan dan kedudukan yang berbeda, dalam pencalegan pun dilarang seseorang dicalonkan di 2 (dua) daerah pemilihan yang berbeda oleh partai yang sama atau
berbeda.

Harapan bagi yang tidak setuju mengundurkan diri tersebut, hanya meminta pengunduran dirinya setelah tahapan penetapan pasangan calon terpilih, dengan dalih jika terpilih dalam pilkada, maka mengundurkan diri, dan jika tidak terpilih dalam pilkada, maka akan menjabat kembali menjadi sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD.

Jika permintaannya itu, maka mencalonkan diri sebagai pasangan calon merupakan sikap “mengambil untung”, jika untung terpilih ya mundur, jika tidak terpilih, ya menjabat kembali. Sikap seperti itu tidak patut dalam etika berpolitik, maka menurut hemat kami caleg terpilih yang belum dilantik harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih, dengan alasan bahwa caleg diusulkan oleh partai politik dan pasangan calon pilkada juga diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Maka partai politik yang memiliki kewenangan untuk menempatkan kedudukan anggotanya, baik di legislatif atau eksekutif.

Pendistribusian kekuasaan harus dilakukan secara seimbang, maka partai memiliki kekuasaan dalam mendistribusikan kekuasaan itu, tidak boleh satu orang menduduki atau dicalonkan dalam 2 (dua) jabatan, baik legislatif maupun eksekutif.

Masyarakat telah menjatuhkan pilihannya kepada parpol atau caleg tertentu di daerah pemilihannya, maka tidak boleh hanya dengan alasan mencalonkan diri dalam pilkada, kemudian dibiarkan tidak wakil rakyat di daerah pemilihan yang diwakilinya. Justru inilah, menurut heman kami, sebagai alasan utama mengapa caleg terpilih yang belum dilantik harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.

Terkait pengunduran diri sebagai caleg terpilih telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan “pergantian calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat dilakukan penggantian calon terpilih apabila calon terpilih yang bersangkutan: meninggal dunia atau mengundurkan diri”.

Namun, dalam ketentuan mengundurkan diri tersebut undang-undang tidak menjelaskan berkaitan dengan apa, dan alasan itu tidak terkait dengan mencalonkan diri dalam pilkada. Maka, pemberlakuan ketentuan Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diberlakukan terhadap ketentuan mengundurkan
diri karena ditetapkan sebagai pasangan calon pilkada adalah merupakan alasan yang tepat dan dapat diterima, yang dinyatakan dengan surat penarikan pencalonan calon terpilih oleh partai politik, dan kemudian KPU hanya memproses penggantinya dari daftar calon tetap berdasarkan perolehan suara terbanyak di dapil yang bersangkutan, sehingga daerah pemilihannya terwakili.

Regulasi yang sekarang dijadikan pedoman, baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengatur terkait pengunduran
diri caleg terpilih yang belum dilantik mencalonkan diri sebagai pasangan calon pilkada 2024, maka perlu segera ada regulasi yang mengaturnya agar ada kepastian hukumnya. Semoga tulisan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Wassalam.