
Surabaya-JATIMTERKINI.COM: Larangan keras pungutan liar (pungli) dalam penanganan perkara yang ditegaskan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono mendapat dukungan penuh dari Ketua DPD PERADI Profesional Sidoarjo, H. Andry Ermawan, S.H.
Bagi Andry, ketegasan itu bukan sekadar instruksi. Itu adalah ujian nyata bagi slogan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, “Polisi Bersama Masyarakat”.
“Slogan tidak boleh berhenti di spanduk dan sambutan. Kapolda Jatim sudah membuktikan lewat larangan pungli. Ini implementasi konkret, bukan jargon,” tegas Andry, Jumat (20/11/2026).
Sebelumnya, Senin (16/11/2026), di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Dekananto mengumpulkan para Kasat Reskrim Polres jajaran dan personel Ditreskrimsus Polda Jatim.
Pesan Dekananto lugas, jangan jadikan penegakan hukum sebagai ladang mencari uang.
Larangan itu berlaku untuk seluruh tahapan, tanpa kecuali, yakni;
• Pembuatan laporan polisi
• Gelar perkara
• Peningkatan status penyidikan
• Penetapan tersangka
“Tidak ada lagi alasan ‘uang rokok’, ‘uang operasional’, atau ‘uang percepatan’. Semua itu pungli,” ujar Andry menafsirkan arahan tersebut.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) itu mengingatkan, kewenangan dan seragam polisi adalah amanah. Bukan modal untuk bertransaksi.
“Masyarakat datang mencari keadilan, bukan untuk diperas. Mereka berhak dilayani profesional, transparan, dan sesuai aturan. Tidak boleh ada imbalan di luar ketentuan dengan memanfaatkan jabatan,” katanya.
Menurutnya, pembenahan Polri tidak bisa dimulai dari bawah. Harus dari pimpinan.
“Pemimpin harus menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik. Apa yang diucapkan harus lebih dulu dibuktikan dengan tindakan. Ketika Kapolda tegas menolak pungli, jajaran di bawahnya wajib menjadikannya pedoman, bukan sekadar didengar,” tegasnya.
Andry menekankan, ketegasan harus dibarengi tiga hal: pengawasan internal yang ketat, evaluasi kinerja yang objektif, dan sanksi yang konsisten bagi pelanggar.
Tanpa itu, larangan hanya akan menjadi imbauan musiman yang hilang setelah apel selesai. Ia berharap sikap Kapolda Jatim menjadi standar nasional, bukan sekadar kebijakan lokal.
“Jika seluruh Kapolda bersikap sama dan konsisten, kepercayaan publik kepada Polri pasti naik. Keberhasilan slogan ‘Polisi Bersama Masyarakat’ bukan diukur dari seberapa sering slogan itu diucapkan, tapi dari perubahan nyata yang dirasakan rakyat,” ujarnya.
“Polisi harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Jangan sampai orang yang sedang mencari keadilan justru dibebani permintaan uang oleh oknum. Itulah esensi Polri bersama masyarakat,” pungkasnya. (red)

