JatimTerkini.com
Headline JTHukrimJakartaNasionalTerkini

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Setelah 18 Tahun Tertunda

Jakarta-JATIMTERKINI.COM: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi empat Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Dengan pengesahan ini, DPR memangkas targetnya sendiri. UU yang semula dijanjikan rampung pada 15 Desember 2026 itu disahkan hampir sebulan lebih awal.

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan,” kata Puan usai paripurna.

Puan menegaskan, UU ini bukan produk yang lahir karena desakan sesaat. RUU Perampasan Aset telah tertunda selama 18 tahun, sementara negara terus kehilangan aset hasil korupsi dan tindak pidana lain yang sulit dirampas melalui mekanisme lama.

“Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, yang turut mendampingi Puan dalam konferensi pers, melaporkan pembahasan RUU ini melibatkan partisipasi publik yang luas.

Komisi III tercatat menggelar 87 rapat bersama akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan kelompok masyarakat. Komisi III juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi, ditambah sosialisasi oleh anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing.

Puan mengklaim seluruh proses pembahasan berlangsung terbuka dan dapat diakses publik.

“Pembahasannya dilakukan dengan hati-hati dan seksama, serta bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman,” kata Puan.

Ia juga menyebut DPR telah mengantisipasi kekhawatiran publik soal potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan UU tersebut.

“Insyaallah ini bisa bermanfaat dan berguna, dan hal-hal yang dikhawatirkan tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” ujarnya.

Kini, setelah disahkan DPR, bola ada di tangan pemerintah dan aparat penegak hukum. Apakah UU Perampasan Aset benar-benar menjadi senjata untuk memiskinkan koruptor, atau sekadar menjadi undang-undang baru yang berhenti di atas kertas.