JatimTerkini.com
BatuHeadline JTJatimMalangMalang RayaSurabayaTerkini

Pemkot Batu Tolak Mentah-Mentah Eksplorasi Geothermal Songgoriti: Jangan Tukar Mata Air dengan Megawatt

Kawasan mata air Songgoriti, Kota Batu, yang berada di hulu DAS Brantas. (Foto: Ilustrasi)

Batu-JATIMTERKINI.COM: Pemerintah Kota Batu menyatakan sikap tegas: menolak rencana eksplorasi panas bumi di kawasan Songgoriti dan Sumberbrantas.

Penolakan itu bukan sekadar wacana, melainkan sikap resmi pemerintah daerah yang menilai proyek tersebut mengancam nadi kehidupan warga Batu: sumber mata air, kawasan hulu DAS Brantas, dan keselamatan masyarakat.

Wali Kota Batu Nurochman bersama Sekretaris Daerah Kota Batu Alfi Nurhidayat menegaskan, transisi energi terbarukan tidak boleh dibayar dengan rusaknya ruang hidup warga.

“Energi bersih tidak boleh lahir dari rusaknya sumber air. Batu ini kota air, kota hulu. Kalau hulunya rusak, yang hancur bukan hanya Batu, tapi seluruh DAS Brantas,” tegas Nurochman.

Kota dengan Ratusan Mata Air

Penolakan Pemkot Batu bukan tanpa dasar. Di wilayah Kota Batu, terdapat ratusan titik sumber mata air yang selama ini menjadi penopang kehidupan warga, pertanian, pariwisata, hingga pasokan air bagi wilayah hilir Jawa Timur.

Kawasan Songgoriti dan Sumberbrantas sendiri berada di zona hulu yang sangat sensitif. Setiap aktivitas pengeboran dan eksplorasi dikhawatirkan mengubah jalur air tanah, menurunkan debit mata air, hingga memicu kerusakan ekologis yang tidak bisa dipulihkan.

Pemkot Batu menilai, risiko tersebut jauh lebih besar ketimbang manfaat energi yang dijanjikan.

WKP Songgoriti Disorot WALHI Jatim

Sikap Pemkot Batu itu mendapat dukungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur.

WALHI menyoroti luas Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Songgoriti yang mencapai sekitar 20.340 hektare, membentang di tiga wilayah: Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Blitar.

Dengan cakupan seluas itu, WALHI menilai proyek geothermal bukan hanya persoalan satu kota, tetapi persoalan ekologis regional yang menyangkut keberlanjutan DAS Brantas secara keseluruhan.

Pemkot Siapkan Perlawanan Administratif

Pemkot Batu tidak berhenti pada pernyataan sikap. Sejumlah langkah konkret tengah disiapkan:

1. Surat Keberatan Resmi ke Kementerian ESDM.
Pemkot akan mengirimkan surat keberatan resmi dan meminta kejelasan status proyek WKP Songgoriti kepada pemerintah pusat.

2. Kajian Lintas Sektor.
Kajian komprehensif disusun untuk membedah dampak eksplorasi terhadap empat sektor vital: sumber air, tata ruang, kawasan lindung, dan pariwisata.

3. Kajian Hukum dan Teknis.
Pemkot menyiapkan dasar hukum dan argumentasi teknis sebagai modal negosiasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Langkah ini diambil untuk memastikan penolakan Batu memiliki pijakan kuat, bukan sekadar penolakan politik.

Gagal Lelang, Tapi Masih Dibidik

Ironisnya, WKP Songgoriti sejatinya sempat gagal dilelang pada 2025 karena tidak ada badan usaha yang mendaftar.

Namun, dokumen Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) masih mencantumkan rencana lelang ulang dengan potensi kapasitas 40 megawatt dan target beroperasi pada 2032.

Kondisi itulah yang membuat Pemkot Batu memilih bergerak lebih awal. Pemerintah daerah tidak ingin menunggu proyek berjalan, baru kemudian ribut ketika mata air mulai surut dan warga menjadi korban.

“Kami tolak sejak dini, sebelum kerusakan terjadi. Mencegah jauh lebih murah daripada memulihkan,” ujar Nurochman.

Dengan sikap ini, Kota Batu kini berada di garis depan penolakan geothermal Songgoriti. Pertarungan antara agenda energi nasional dan penyelamatan hulu Brantas pun dipastikan akan semakin panas. (red)