JatimTerkini.com
Headline JTHukrimJakartaNasionalTerkini

Naik ke Penyidikan, Kasus Dugaan Makar Sadap Telepon Presiden Prabowo Masih Tanpa Tersangka

Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo naik dari penyelidikan ke penyidikan. (Foto: Ist/Ilustrasi)

Jakarta-JATIMTERKINI.COM: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menaikkan status perkara dugaan makar terkait penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Peningkatan status itu dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menemukan dugaan tindak pidana.

“Saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir pada awak media di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat.

Belum Ada Tersangka

Meski status sudah naik, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan hingga kini belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan.

“Belum, belum. Masih dalam proses,” kata Suyudi di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan.

Menurut Suyudi, penyidik saat ini masih fokus pada pengumpulan barang bukti dan pemeriksaan saksi. Salah satu yang didalami adalah perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

“Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” ujarnya.

SPDP Sudah Dikirim ke Kejaksaan

Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro membenarkan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikirimkan kepada kejaksaan.

“Sejak terbit LP (soal dugaan makar), kami wajib mengirim SPDP. Untuk perkembangan penetapan tersangka akan kami sampaikan,” kata Susatyo.

Pengiriman SPDP tersebut menandai dimulainya penyidikan secara formil, sekaligus membuka jalur koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dua Irjen Dipecat, Dua Lainnya Menunggu Sidang Etik

Di jalur etik, Polri sudah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sementara itu, sidang etik terhadap Irjen Pol Slamet Uliandi ditunda karena yang bersangkutan masih menjalani pemulihan akibat stroke.

Adapun sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan jadwal tersebut, namun belum menyampaikan tanggal pastinya.

“Tadi saat bersama Pak Menko Polkam, Pak Kadiv Humas sudah menyampaikan untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan,” kata Trunoyudo di Mabes Polri.

Dengan naiknya status ke penyidikan, publik kini menanti langkah berikutnya, siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar yang menyeret nama Presiden ini. (red)