
Jakarta-JATIMTERKINI.COM: Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso. Putusan itu dibacakan dalam sidang etik di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Eko dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi Polri terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Majelis KKEP menyatakan perilaku Eko sebagai perbuatan tercela. Selain sanksi etik tersebut, Eko juga dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
“Sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko usai sidang.
Usai sidang, Eko digiring keluar dari Gedung Propam Polri melalui pintu depan. Ia dikawal ketat pasukan Brimob.
Eko tampak tertunduk. Ia mengenakan baju tahanan berwarna biru bernomor 2, dengan kedua tangan terikat kabel ties merah. Tanpa memberi pernyataan, Eko langsung dimasukkan ke dalam kendaraan taktis Brimob.
Hingga berita ini diturunkan, Polri belum merinci konstruksi perkara penyadapan yang menjerat Eko, termasuk pihak-pihak lain yang diduga menjadi target maupun yang terlibat. (red)

