
Jakarta, JATIMTERKINI.COM – Karo Wassidik Mabes Polri didesak segera menggelar Perkara Khusus atas dugaan penyimpangan proses hukum dalam perkara tuduhan pelanggaran merek Wajhul Arush.
Desakan itu diajukan pedagang kosmetik berinisial RIF melalui kuasa hukumnya, Cliff Fabian Maliangkay, S.H., M.H. Ia meminta proses hukum yang menjerat kliennya dibuka secara benar, transparan, dan akuntabel, tanpa penyimpangan.
Kasus ini bermula dari klaim AM sebagai pemegang merek Wajhul Arush di Indonesia. AM kemudian melaporkan sejumlah pedagang kosmetik Wajhul Arush, padahal para pedagang tersebut telah lebih dulu memperdagangkan produk itu di Indonesia. Bahkan, RIF disebut telah terlebih dahulu menjual kosmetik tersebut bersama keponakan pelapor bernama HAM dan NAJ, sebelum pelapor mengklaim sebagai pemilik merk.
Wajhul Arush sendiri merupakan kosmetik tradisional yang berasal dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Produk tersebut dikenal luas di Yaman dan disebut diproduksi secara massal oleh masyarakat tradisional setempat.
Diduga Ada Kejanggalan Sejak Penggeledahan
Cliff menilai terdapat sejumlah kejanggalan sejak proses penggeledahan oleh Dittipidter di tempat usaha kliennya. Ia menegaskan setiap warga negara berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga aparat penegak hukum harus bersikap netral dan profesional.
Hal itu sejalan dengan amanat Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bahwa “Polisi Bersama Masyarakat”, yang harus melayani, mengayomi, dan melindungi dengan integritas.
Kejanggalan pertama, kata Cliff, berkaitan dengan tenggang waktu pengaduan. Jika perkara yang menjerat kliennya berkaitan dengan merek, maka perkara tersebut merupakan delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Dalam delik aduan, pengaduan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu enam bulan sejak pengadu mengetahui adanya tindak pidana. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Dalam perkara ini, AM telah mengetahui dugaan penjualan kosmetik merek Wajhul Arush tersebut sejak September 2025. Sedangkan laporan polisi baru dibuat pada September 2026,” ujar Cliff.
Menurutnya, rentang waktu tersebut telah melampaui satu tahun. Karena itu, perkara dinilai sudah kedaluwarsa dan tidak memenuhi syarat pengaduan sebagai dasar pemrosesan tindak pidana delik aduan.
“Oleh karena itu, perkara ini harus dihentikan karena tidak terpenuhinya persyaratan pengaduan sebagai dasar pemrosesan tindak pidana delik aduan,” jelasnya.
Penggeledahan Tanpa Surat dan Pemeriksaan di Kafe
Kejanggalan kedua berkaitan dengan prosedur penggeledahan. Cliff menyebut penggeledahan di tempat usaha kliennya dilakukan tanpa disertai surat perintah maupun surat izin penggeledahan.
Bahkan, RIF sebagai pemilik tempat usaha dibawa ke sebuah kafe untuk dimintai keterangan.
“Ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai dasar kewenangan, prosedur pelaksanaan, dan alasan membawa klien kami ke kafe untuk dimintai keterangan. Sedangkan penggeledahan merupakan tindakan hukum yang memiliki persyaratan dan tata cara yang diatur dalam KUHAP,” tegasnya.
Kejanggalan ketiga menyangkut dasar administrasi penanganan perkara. Pada awalnya, petugas Dittipidter mendatangi tempat usaha kliennya berdasarkan Laporan Informasi (LI) Nomor: LI/279/IX/RES.5.1/2026/Tipidter tanggal 28 September 2026.
Namun pada 21 Oktober 2026, RIF mendadak dimintai keterangan atau klarifikasi berdasarkan Laporan Polisi (LP) yang dibuat AM. Sementara Laporan Informasi yang sebelumnya dipakai untuk penggeledahan telah dibantah oleh Dittipidter.
“Ini aneh. Kalau berdasarkan LP justru menunjukkan adanya dasar administrasi penanganan perkara yang berbeda. Seharusnya proses perkara ini jelas, berdasarkan Laporan Informasi atau Laporan Polisi?” tanya Cliff.
Minta Propam Turun Tangan
Atas rangkaian kejanggalan tersebut, Cliff menduga terjadi pelanggaran profesionalitas dan kode etik profesi. Kejanggalan itu terlihat mulai dari penggeledahan tanpa prosedur, membawa RIF ke kafe untuk dimintai keterangan, hingga ketidakjelasan keberadaan dan perubahan Laporan Informasi.
Untuk itu, ia meminta pemeriksaan dalam Gelar Perkara Khusus tidak hanya berhenti pada penilaian substansi laporan pidana, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban petugas yang melakukan tindakan dalam proses penyelidikan.
“Apabila dalam Gelar Perkara Khusus nanti terbukti adanya pelanggaran, maka harus dilakukan pemeriksaan melalui fungsi Propam dan dijatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan apabila terbukti Laporan Polisi telah kedaluwarsa, kami juga meminta agar perkara dihentikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” pungkasnya. (red)

