Ngawi – Keputusan DPR RI yang tetap mempertahankan kedudukan Polri di bawah Presiden menuai berbagai respon dari beberapa tokoh. Tak terkecuali kalangan akademisi yang ada di Kabupaten Ngawi.
H. Istamar S.Pd., M.Pd. yang juga merupakan Ketua Yayasan STIKIP Modern Ngawi turut memberikan pendapatnya terkait nilai positif posisi Polri yang berada di bawah langsung presiden. Menurutnya, saat ini Polri telah menunjukkan eksistensi yang dibuktikan dengan hasil survey kepuasan yang relatif cukup tinggi.
Pada sisi yang lain, keberadaan Polri di bawah Presiden bisa menekan intervensi politik dibanding jika berada dibawah kementerian khusus atau lembaga yang lain. Hal ini tentunya harus dibarengi dengan kinerja Polri yang lebih profesional dan benar-benar menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
“Saya mendukung penuh keputusan DPR RI yang menetapkan Polri di bawah Presiden.” Tegasnya.
Sebagaimana diketahui bersama, dalam rapat dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kompleks parlemen senin lalu, Komisi III menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kesimpulan lainnya, Komisi III DPR RI mendukung maksimalisasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.