Jakarta : Tertutupnya akses data pemilih Pemilu 2024 terkait tahapan pencocokan dan penelitian (coklit), secara langsung kepada masyarakat oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membukanya.
Menurut Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI, Bawaslu perlu memiliki akses data tersebut guna memastikan tidak ada persoalan terkait data pemilih dalam Pemilu 2024.
“Kami meminta agar datanya dibuka. Enggak masalah, mau enam digit NIK-nya ditutup, enggak ada masalah. Pantarlih saja diberikan, masa Bawaslu tidak,” ujar Bagja di Jakarta, Senin (20/2/2023).
Menurut Bagja, jika pihaknya belum memperoleh akses terhadap data pemilih. Bawaslu akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan melakukan sejumlah hal. Di antaranya, menyurati KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar memastikan adanya keterbukaan data daftar pemilih dalam tahapan coklit Pemilu 2024.
“Kami mau menyampaikan surat kepada teman-teman KPU dan Kemendagri sebagai kepanjangan tangan pemerintah,” ucap Bagja.
Melansir dari Antara, Hal ini disampaikan Bagja mengutip sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Joko Widodo (Jokowi) Presiden RI dalam kegiatan Konsolidasi Nasional Bawaslu RI di Jakarta, Sabtu (17/12/2022), data pemilih merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.
“Ini persoalan besar ke depan, kalau tidak kami awasi karena Pak Jokowi pernah menyatakan ini, awasi dengan baik, awasi dengan benar, dan awasi dengan sepenuhnya terhadap data pemilih. Jangan jadi persoalan terus menerus,” pungkasnya.