Surabaya – Mulai Maret 2023, Layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Kota Surabaya menerapkan sistem digital seluruhnya. Selain itu, Pemerintah Kota (pemkot) juga memberlakukan denda bagi petugas yang memberi pelayanan melebihi batas waktu.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sedang menyiapkan ketentuan jangka waktu setiap pelayanan.
“Saya minta Kadispenduk buat jangka waktu, dalam penyelesaian, yang Insyaallah bulan Maret harus sudah berjalan,” kata Eri, Senin (27/2/2023).
Jangka waktu itu harus dipatuhi semua petugas sambung Eri, jika yang terlambat melayani masyarakat, lebih dari ketentuan, akan didenda, sama seperti kebijakan yang sudah berlaku pada layanan kesehatan Kota Surabaya.
“Di puskesmas. Seperti pembuatan akta (maksimal) 10 menit, ya sudah, kalau lebih, denda Rp 50 ribu,” terangnya.
Selain denda, seluruh sistem pelayanan adminduk, lanjut Eri, harus digital melalui aplikasi.
“Kalau masyarakat datang ternyata belum masuk aplikasi, tidak dihitung, dia keluar konter dulu, baru dibantu masukkan datanya. Sekarang harus full digital, pakai aplikasi. Kalau tidak, kita gak bisa tahu berapa akta kematian yang sudah terbit, akta kelahiran yang sudah terbit, gak bisa. Insyaallah kita mulai Maret semuanya, full,” ungkapnya.
Sementara itu, Pemkot Surabaya juga menerima 330 mahasiswa Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang akan membantu memberi pelayanan adminduk pada masyarakat hingga Juni 2023 mendatang.