Jombang-JATIMTERKINI.COM: Di tengah riuh Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), suara keras dari akar rumput menggema dari Jombang. Ratusan warga NU kultural menggelar Musyawarah Besar (Mubes) Warga NU 2026. Mubes ini bukan sebagai pelengkap seremoni, melainkan sebagai koreksi tajam atas arah organisasi terbesar di Indonesia di Abad Kedua.
Berlangsung di halaman Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi’iyah (MASS) Seblak, Jombang. Mubes ini mengusung tema yang menohok: Arah NU Abad Kedua: Meneguhkan Kemandirian untuk Demokrasi, Keadilan, dan Kemanusiaan.
Ketua Panitia, Ning Ema Rahmawati menegaskan, forum ini sengaja dipisahkan dari struktur resmi Muktamar. Ini adalah mimbar kegelisahan warga.
“Ini bukan forum struktural. Ini wadah warga untuk menyampaikan kegelisahan dan aspirasi yang selama ini mungkin tak terdengar di meja elit,” tegasnya.
Panggung Para Pendekar Moral NU
Mubes ini bukan forum kaleng-kaleng. Deretan tokoh moral bangsa hadir sebagai pemantik diskusi. Forum ini mengirimkan sinyal bahwa kegelisahan ini serius.
Tampak hadir Nyai Hj. Shinta Nuriyah Wahid, KH Afifuddin Muhajir (Wakil Rais Syuriyah PBNU), Prof. Mahfud MD, KH Mustofa Bisri (Gus Mus), KH Umar Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, hingga Alissa Wahid sebagai salah satu inisiator.
Mereka berhadapan langsung dengan ekosistem NU yang paling jujur. Yakni, kyai kampung, nyai pesantren, pengurus ranting, perempuan, generasi muda, akademisi, pelaku ekonomi umat, aktivis sosial-lingkungan, pekerja media, seniman, hingga kelompok rentan yang selama ini hanya menjadi objek kebijakan.
Prof. Mahfud MD dalam paparannya menyoroti secara tajam soal politik kewargaan dan hubungan berbahaya antara NU dengan partai politik. Mubes tidak berhenti pada diskusi. Melalui pleno dan tiga kelompok diskusi strategis – Kemandirian NU dan Demokrasi, Integritas Organisasi, dan Penguatan Peran Warga – forum ini melahirkan Deklarasi Warga NU untuk Abad Kedua.
Isinya adalah tamparan keras bagi elit Muktamar. Empat tuntutan utama dideklarasikan:
1. Menolak Politik Uang dan Transaksional.
Mubes menuntut Muktamar ke-35 harus bersih total dari jual-beli suara, suap, intimidasi, dan segala bentuk transaksi kepentingan. Kepemimpinan NU harus ditentukan oleh keilmuan, integritas, kapasitas, akhlak, dan keteladanan, bukan oleh tebalnya amplop.
2. Meneguhkan Kemandirian dan Kedaulatan NU.
NU dilarang menjadi subordinasi atau kendaraan politik kekuatan manapun. Hubungan dengan pemerintah dan kekuatan politik harus kritis, konstruktif, dan bermartabat, bukan hubungan transaksional yang menggadaikan marwah jam’iyah.
3. Memperkuat Keberpihakan kepada Jamaah.
Muktamar diingatkan untuk kembali ke khittah: mengembalikan orientasi pada kemaslahatan jamaah. Bukan pada proyek-proyek elit. Fokus pada penguatan pendidikan, SDM, ekonomi umat, kesehatan, layanan sosial, dan perlindungan kelompok rentan.
4. Mewujudkan Kepemimpinan Perempuan yang Setara.
Ini tuntutan paling progresif. Perempuan tidak boleh lagi ditempatkan sebagai sekadar pendukung atau pelengkap. Mubes menuntut sistem kaderisasi, afirmasi keterwakilan, dan regenerasi yang memberi ruang, otoritas, dan kewenangan yang setara bagi perempuan untuk memimpin NU.
“Mubes ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk Muktamar ke-35 dan kepengurusan periode berikutnya,” ujar Inayah Sri Wardhani, salah satu peserta.
Puncak ketajaman disuarakan aktivis perempuan, Farha Ciciek. Menurutnya, sudah saatnya NU melakukan perubahan, terlebih adanya peran perempuan dan kaum muda dalam kelembagaan.
“Sudah saatnya melakukan perubahan radikal dengan melibatkan lebih banyak peran perempuan dan kaum muda di dalam struktur kepengurusan organisasi NU. Jika tidak sekarang, kapan lagi? NU Abad Kedua tidak boleh dikelola dengan cara-cara Abad Pertama yang patriarkis dan elitis,” pungkasnya.
Mubes Warga NU di Jombang ini mengirimkan pesan jelas bahwa Muktamar ke-35 tidak boleh hanya menjadi ajang sirkulasi kekuasaan. Melainkan momentum untuk menyelamatkan marwah dan kedaulatan NU dari cengkeraman politik uang. (red)