JatimTerkini.com
Headline JTNasionalReligiTerkini

Menuai Kritik dari Jamaah Haji, Menteri Agama Akui Multi Syarikah Banyak Kelemahan

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat press conference terkait Syarikah jamaah haji 2025. Foto: ist

Makkah-JATIMTERKINI.COM: Setelah menuai banyak kritik dari para jamaah haji, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar akhirnya mengakui jika Multi Syarikah banyak kelemahan.

Menurut Nasaruddin Umar, bahwa saat ini terdapat delapan syarikah yang mengatur proses jamaah haji Indonesia.

“Pencegahan praktik monopoli dengan multisyarikah. Pasti ada kelemahannya, karena ini kan baru ya,” ujar Nasaruddin saat pers congerence di Kantor Daker Makkah.

Kata Nasaruddin, kedelapan Syarikah yang melayani jemaah haji Indonesia yaitu Al-Bait Guest, Rakeen Mashariq, Sana Mashariq, Rehlat & Manafea, Alrifadah, Rawaf Mina, MCDC, dan Rifad.

Menurut Nasaruddin, permasalahan yang terjadi di tengah banyaknya mitra itu diantaranya, terpisahnya hotel pasangan jemaah haji saat di Makkah. Pasangan yang dimaksud adalah suami dengan istri, lansia atau disabilitas dengan pendampingnya. Karena kemungkinan pasangan jemaah haji bisa berbeda syarikah, meski mereka satu kelompok terbang atau kloter saat berangkat ke Tanah Suci.

Nasaruddin berjanji pelaksanaan ibadah haji tahun depan akan berjalan lebih baik dengan penyesuaian yang sudah dilakukan. “Kita berkeyakinan Insha Allah penyelenggaraan ibadah haji yang akan datang beradaptasi dengan sistem baru Saudi Arabia yang memang relatif sangat baru,” tandas Nasaruddin.

Sementara, jamaah haji Indonesia dari kloter 95 embarkasi Surabaya, Andry Ermawan, mengatakan bahwa banyaknya Syarikah yang diberlakukan ternyata di lapangan tidak menjadikan pelayanan lebih baik. Justru yang terjadi malah sebaliknya.

“Memang fakta di lapangan seperti itu. Seperti kami (para jamaah) yang akan diangkut ke Arafah pada tanggal 8 Dzulhijah, disitu sudah jelas Syarikah akan menjemput rombongan jamaah dari kloter 95 melalui tiga tahapan, yaitu pukul 06.00-10.00 (waktu setempat), pukul 11.00-16.00 (waktu setempat) dan pukul 18.00-22.00 (waktu setempat). Namun, kami baru dijemput tengah malam sekitar pukul 24.00 (waktu setempat). Sehingga banyak jamaah disini yang ketereran,” tutur Andry kepada awak media, Minggu (8/6/2025).

Bahkan, molornya waktu penjemputan oleh Syarikah dipastikan akan berdampak serius pada para jamaah. Apalagi sebagian besar jamaah sudah berusia lanjut (lansia).

Karena keterlambatan penjemputan jamaah haji, tenda-tenda yang seharusnya ditempati oleh jamaah ternyata sudah diisi jamaah lainnya. Sehingga jamaah kloter 95 harus rela terlantar di luar tenda hanya dengan beralaskan tikar.

Jamaah haji Indonesia Andry Ermawan (kanan) bersama jamaah kloter 95 di Makkah. Foto: ist

“Ya udah kita harus sabar di Tanah Suci. Akhirnya kita gelar tikar di bawah pohon di luar tenda bersama ratusan jamaah lain. Karena bayangkan saja kita baru nyampai Arafah jam 02.00 dini hari,” jelas Andry.

Setelah beberapa menit beristirahat, para jamaah kloter 95, kata Andry, kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 2 kilometer. Para jamaah yang sudah berusia lanjut pun terpaksa melakukan hal yang sama, sambil menenteng tas koper mereka yang cukup berat. Mengingat waktu menunjukan hampir pagi, yang tak lama lagi akan ada razia dari pemerintah setempat. Karena sudah jadi aturan umum bahwa para jamaah haji harus sudah berada di tenda pada siang hari.

“Jadi kami harus berjalan kaki lagi sekitar 2 kilometer bersama ibu-ibu jamaah sudah sepuh-sepuh sambil bawa tas ransel. Memang jauh sekali. Baru akhirnya kami para jamaah mendapatkan tenda,” ungkap Andry.

Banyaknya jamaah yang terlantar, alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH-UII) Yogyakarta ini meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan fasilitas untuk para jamaah haji, mulai jumlah toilet, transportasi yang selalu terlambat hingga kurangnya tenaga kesehatan.

“Ya itu sebagai koreksi aja. Walaupun kita ini sedang ibadah ya harus ikhlas artinya semua itu sudah Allah yang atur, tetapi pemerintah juga harus dikoreksi, karena bagaimanapun yang menjadi korban ya tetap jamaahnya. Seperti yang terjadi di Musdalifah, kami sudah antri naik bus malam, ternyata di sana tidak bisa masuk, sudah tutup. Tapi Alhamdulillah ada hikmahnya, Allah memberikan jalan, satu kloter kami langsung ke Minna,” terang jamaah haji dari KBIH Nurul Hayat Surabaya ini.

Andry juga meminta pemerintah agar tidak terlalu banyak Syarikah dalam pelaksanaan haji. Banyaknya Syarikah dinilai tidak memberikan pelayanan yang maksimal.

“Banyak Syarikah banyak sekali krodit di mana-mana. Jadi wajar banyak jamaah yang emosinya tak terbendung. Ini jadi tanggungjawab pemerintah agar tak terjadi lagi pada pelaksanaan haji 2026 mendatang. Ini aja kami Nafar setelah lempar jumrah untuk dijemput kembali ke Makkah tapi kami tidak tahu dijemput jam berapa? Seharusnya Syarikah ini sudah memberitahukan ke kloter atau kafilah yang sudah ditunjuk, dan mereka harusnya lebih aktif,” tandasnya.

Andry berharap, pemerintah maupun Timwas Haji DPR RI betul-betul memperhatikan pelayanan maupun fasilitas yang disediakan oleh Syarikah kepada jamaah haji Indonesia. Sehingga tidak ada lagi jamaah haji yang terlantar karena tidak adanya perhatian serta kurangnya fasilitas yang memadai. Apalagi suhu di Makkah pada musim haji bisa mencapai 50°celcius.

“Jadi kami harapkan Timwas Haji DPR RI lebih tegas untuk melihat langsung di lapangan. Bila perlu sidak sebelum pelaksanaan haji untuk melihat fasilitas yang dijanjikan Syarikah. Jangan sampai di luar kesannya bagus tapi di dalam bobrok, kasihan jamaah kita. Pemerintah harus betul-betul memberikan atensi kepada jamaah kita,” pungkas Ketua Melayu Raya Korwil Jawa Timur ini.

Diketahui, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyatakan bahwa berbagai persoalan teknis yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji 2025 akan menjadi perhatian utama dalam proses revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Sebagai anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Saan mengakui jika sebagian besar keluhan jamaah haji berkaitan dengan aspek teknis, seperti konsumsi, transportasi, dan akomodasi. Sehingga hal itu akan menjadi bahan evaluasi bagi Timwas Haji DPR RI. (rud)