JATIMTERKINI.COM: Oknum yang disebut-sebut ‘memainkan’ proyek pengadaan barang dan jasa oleh Wabup Rahmat Santoso kini malah dilantik menjadi Kepala Dinas oleh Bupati Blitar Rini Syarifah.
Diketahui, Bupati Blitar, Rini Syarifah melantik 8 pejabat kepala dinas baru. Dari 8 pejabat tersebut ada nama Iwan Dwi Winarto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan. Dia resmi dilantik menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Iwan Dwi Winarto sebelumnya sempat disebut beberapa kali oleh Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso terlibat dugaan pungli lelang pengadaan proyek. Bahkan Rahmat yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar menduga uang hasil pungutan liar tersebut akan digunakan Iwan untuk maju sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Bahkan, kata Rahmat, jika Iwan terpilih jadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar maka benar ada dugaan jual beli jabatan.
“Ya mungkin masih proses tapi yang jelas saya sudah ngomong. Ternyata kan nyalon Perkim itu kalau sampai jadi berarti benar ada jual beli jabatan, gitu aja lo,” jelas Rahmat Santoso, dilansir Berita Jatim.
Tidak hanya itu, Rahmat mengaku punya bukti-bukti yang kuat terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh Kepala BLP. Tragisnya, hingga kini kasus tersebut tidak ada kelanjutannya.
Iwan Dwi Winarto sendiri sejak awal memang sudah mendaftar sebagai calon kepala Perkim. Kepala BLP tersebut dinyatakan lolos 3 besar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Blitar bersama Haris Muktiono dan Marhaendra Pudji, pada bulan Juli 2023 lalu.
Sudah jadi barang tentu Iwan juga mengikuti semua proses dan tahapan pendaftaran calon kepala dinas. Hasilnya Kepala BLP tersebut keluar sebagai yang terbaik. Bupati Blitar, Rini Syarifah pun memastikan proses lelang jabatan ini dilakukan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Mak Rini sapaan akrab Bupati Blitar pun meminta Iwan dan 7 kepala dinas yang baru untuk segera tancap gas dalam proses pelayanan publik. Bupati perempuan pertama tersebut, meminta agar kepala dinas yang baru agar fokus pada pelayanan publik dan bukan yang lain.
“Perlu diketahui bersama bahwa seleksi terbuka 7 (tujuh) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong telah mendapatkan rekomendasi dari KASN tertanggal 10 Agustus 2023. Tahapan-tahapan proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Blitar disetujui dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menetapkan 1 (satu) dari 3 (tiga) nama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hasil seleksi terbuka untuk ditetapkan dan dilantik,” kata Rini Syarifah.
Rini Syarifah menekankan agar para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas baru mereka dan segera mengenali Tupoksinya serta tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Menurutnya, sebagai pelayan masyarakat, para pejabat harus mampu memberikan kontribusi terbaik mereka di tempat tugas baru.
“Kami berpesan kepada pejabat yang baru dilantik, Pemimpin harus berpegang teguh pada prinsip good governance, yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat dan inovatif, totalitas-tuntas-dalam basis outcome dan impact, kolaboratif-presisi dalam perencanaan, teliti-ketelitian dalam pelaksanaan program kegiatan dan administrasinya,” tambahnya. (ruh)