Universitas Wijaya Putra
Dr Suwarno Abadi SH MSi. Foto: ist
JATIMTERKINI.COM: Untuk meningkatkan kualitas para advokat dalam beracara, DPP ABI (Advocat Bangsa Indonesia) akan membuka kelas khusus S2 atau Magister Hukum (MH), dengan menggandeng Universitas Wijaya Putra (UWP). Dengan harapan, para advokat anggota ABI dapat memanfaatkan kesempatan tersebut secara baik.
Hal itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) DPP ABI, Sri Sudarti SH SE MH MM ketika ditemui JatimTerkini.Com, di Kantor DPP ABI, Jalan Pahlawan No.64 Surabaya. Dengan didampingi Sekjen ABI, Mijoto SH ST SE MH MM, Sri Sudarti mengatakan, bahwa program tersebut merupakan program khusus bagi advokat anggota ABI. Yaitu, pendidikan S2 Hukum yang digelar secara online.
“Jadi, Universitas Wijaya Putra akan membuka kelas khusus pendidikan S2 Hukum bagi anggota ABI. Kebetulan anggota ABI masih banyak yang masih S1. Dan pendidikan ini akan dilakukan secara fleksibel yaitu online, namun dengan jumlah SKS yang sama,” tutur Sri Sudarti.
Pendidikan S2 Hukum secara online yang akan digelar pada pertengahan September ini, menurut Sri Sudarti, telah mendapat tanggapan positif dari para advokat. Pasalnya, saat ini sudah sekitar 20 orang advokat yang telah mendaftar. Namun dipastikan, jumlah tersebut akan semakin bertambah.
“ABI ini khan wadah advokat. Jadi, dengan kerjasama ini diharapkan dapat lebih memberikan upgrade secara ilmu kepada teman-teman advokat,” jelas Kandidat Doktor Universitas Merdeka (Unmer) Malang ini.
Meski diakui, para advokat yang tergabung dalam ABI juga merupakan praktisi hukum, yang keilmuan-nya banyak diperoleh saat beracara. Namun, dia berharap, para advokat yang masih S1 dapat kembali melanjutkan ke jenjang pendidikan S2. “Mumpung ada kesempatan, silahkan teman-teman ABI yang mau upgrade ilmu atau menambah titel. Meskipun teman-teman ini khan sudah praktisi semua,” ujarnya.
Diketahui, Organisasi Advokat (OA) dari Single Bar menjadi Multi Bar, banyak tumbuh OA baru, diantaranya ABI. ABI berdiri pada 30 Mei 2018 di Jakarta.
Namun, sejak Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa), Kantor DPP ABI yang sebelumnya berada di Jakarta telah berpindah ke Surabaya, tepatnya berada di Jalan Pahlawan No.64 Surabaya. Dengan beranggotakan 350 advokat, ABI dengan kepengurusan baru ini kembali aktif sejak tahun 2021.
“Memang kita (ABI-red) tidak memprioritaskan memperbanyak anggota. Biar sedikit tapi solid. Karena kita mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan,” ungkap Sri Sudarti.
Untuk saat ini, di Jawa Timur ABI mempunyai 38 DPC (Dewan Pimpinan Cabang) yang tersebar di kabupaten/kota. Sedangkan, untuk tingkat propinsi mempunyai 7 DPD (Dewan Pimpinan Daerah). Diantaranya DPD Jawa Timur, DPD Jakarta, DPD Banten, DPD Bali, DPD Sumatera Utara (Sumut) dan DPD Sulawesi Selatan (Sulsel). Bahkan, tak lama lagi akan ada penambahan DPD Aceh dan DPD Papua.
“Organisasi Advokat saat ini sangat banyak, tentunya ABI akan memberikan warna tersendiri bagi teman-teman advokat. Teman-teman punya banyak pilihan, tapi bagaimana menurut mereka yang nyaman. Nyaman berkomunikasi dengan DPP dan pengurus lainnya, nyaman dengan iuran yang tidak memberatkan. Kami sebelum pegang ABi tentunya bergabung dengan Organisasi Advokat lain. Dari situ, mana yang baik kami adopsi di ABI, dan mana yang kurang berkenan kami tinggalkan,” papar Sri Sudarti.
Perempuan yang kini tengah mengambil gelar PhD (Doctor of Philosopy) di Malaysia ini juga menjelaskan, sejak ABI kembali aktif 3 tahun lalu, berbagai program sudah dilakukan. Termasuk PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat). Dan hingga kini, sudah kali ketujuh PKPA digelar. Di Surabaya digelar di Universitas Merdeka (Unmer), di Bali digelar di Universitas Teknologi Indonesia dan di Jakarta digelar di Universitas Bung Karno.
Tidak hanya itu, dalam eksistensinya sebagai Organisasi Advokat, ABI juga melakukan berbagai penyuluhan hukum. Belum lama ini, ABI menggelar penyuluhan hukum terkait TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Dengan menggandeng Bidkum Polda Jatim, para peserta penyuluhan ini terdiri dari seluruh Kasikum, Kasat Narkoba dan Kasat Intelkam yang berasal dari 38 Polres dan Polresta se Jawa Timur. “Jadi lebih pada penyuluhan hukum, juga memperkenalkan iniloh ada Organisasi Advokat bernama ABI, dan pengenalan kepada masyarakat,” tambahnya.
Bahkan, pada November 2023 lalu, ABI juga diundang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Bimtek PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) bersama Organisasi Advokat lainnya. Dan, pada 4-7 November 2024 mendatang, ABI kembali diundang MK dalam Bimtek PH Pilkada (Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah). “Nah, untuk Bimtek PH Pilkada, ABI diundang bersama tiga Organisasi Advokat lainnya, yaitu PERADI SAI, KAI (Kongres Advokat Indonesia) dan IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia),” pungkasnya. (Rud)