Surabaya – Lemahnya Dinas PU dalam hal tingkat pengawasan proyek pembangunan box culvert yang berdampak pada kerugian materi serta menganggu kepentingan masyarakat sempat diwanti-wanti Walikota dan dikritisi sejumlah pihak.
Salah satunya proyek pembangunan box culvert di Jalan Sikatan AMD misalnya yang mangkrak berujung pada pemutusan kontrak pada kontraktor menjadi sorotan sejumlah pihak yang ditujukan kepada Dinas PU dalam hal pengawasan yang dinilai lemah.
“Itu tanggung jawab Dinas PU tidak bisa lepas begitu saja tanggung jawabnya. Jika terjadi wanprestasi terkait proyek yang dikerjakan sehingga berdampak merugikan warga, lha awalnya memilih kontraktor dan konsultannya bagaimana lho? Kan berarti tingkat pengawasannya pada internal pelaksana proyek lemah” tegas Arif PAN, Jumat, 30/12/2022.
Arif PAN juga berharap, jika blacklist tidak hanya berlaku untuk kontraktor dan konsultan saja tapi juga berlaku untuk nama perusahaan yang dipakai untuk mengerjakan.
“Ya kalau yang diblaclist CV atau PT-nya saja sedangkan kontraktor dan konsultanya tidak ya sama saja. Emang apa susahnya bikin bendera CV atau PT kan mudah dibikin. Nanti kalau ada tender lagi, kontraktor itu-itu lagi dengan bendera lain lagi, gak becus dan wan prestasi sehingga merugikan???” Ulasnya.
Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Bidang (Kabid) Pematusan, Eko Yulianto, menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan proyek di Jalan Sikatan AMD bukan merupakan kesalahan pihaknya.
“Dari Dinas menurut kami sudah bertindak sesuai dg peraturan yg berlaku. Untuk rumah yang terdampak, pada saat sosialisasi sudah terakomodir, sedangkan untuk saluran limbah dari masing-masing rumah warga akan diselesaikan Satgas” paparnya saat dikonfirmasi.