JATIMTERKINI.COM: Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapatkan sorotan publik. Setelah pernyataannya “Presiden boleh berkampanye”, kini Presiden Jokowi malah memanggil Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, usai masa pencoblosan ke Istana Negara.
Padahal diketahui jika NasDem merupakan kubu rivalitas yang berseberangan dengan kubu Prabowo-Gibran. Lantas, apakah benar Presiden Jokowi mulai melakukan lobi-lobi politik di Istana Negara?
Kedatangan Ketum parpol pengusung pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) tersebut tentunya menarik perhatian masyarakat. Bahkan, informasi beredar di media sosial, ada kemungkinan NasDem akan merapat ke koalisi yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu akun di platform media sosial X yang bernama Partai Socmed memicu spekulasi itu. Akun yang selama ini dikenal pro terhadap Prabowo-Gibran itu mengklaim bahwa NasDem akan memutuskan untuk berpihak kepada koalisi yang dipimpin oleh Prabowo.
Hal ini menjadi sorotan. Pasalnya, NasDem selama ini merupakan salah satu partai yang kontra terhadap pemerintah.
“Info A69! NasDem akan merapat ke koalisi Prabowo,” kata akun Partai Socmed dalam keterangannya.
Kehadiran Surya Paloh di Istana Negara juga menimbulkan pertanyaan tentang arah politik NasDem ke depan, apakah akan tetap solid mendukung pemerintah atau akan bergabung dengan koalisi oposisi.
Sementara, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni disebut telah membenarkan pemanggilan Presiden tersebut.
Dari informasi yang beredar itu, Surya Paloh menemui Presiden Jokowi di istana pada Minggu (18/2/2024) sore.
Hanya saja, mengenai pembahasan pada pertemuan itu belum dijelaskan oleh Ahmad Sahroni.
Panggilan Presiden Jokowi kepada Surya Paloh menimbulkan spekulasi dan kecurigaan di kalangan politisi dan masyarakat.
Banyak yang menduga bahwa pertemuan ini berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan stabilitas politik di tengah dinamika yang terjadi dalam persiapan Pilpres 2024.
Hal ini menunjukkan bahwa persaingan politik semakin memanas usai Pemilihan Presiden 2024, di mana setiap keputusan dan langkah partai politik menjadi sorotan publik dan menjadi bahan perdebatan di tengah masyarakat. (Rd)