JatimTerkini.com
Headline JTHukrimJakartaTerkini

Kemenko Polhukam minta wawasan kebangsaan jadi prioritas nasional

Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan, Cecep Agus Supriyanta SH MSi saat rapat di Kemenko Polhukam. Foto: ist

JATIMTERKINI.COM: Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif menuju Indonesia Emas 2045, wawasan kebangsaan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dan perlu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Secara definisi, wawasan kebangsaan adalah pemahaman dan kesadaran kolektiftentang identitas, nilai, dan tujuan bersama yang dimiliki oleh suatu bangsa.

Di Indonesia, wawasan kebangsaan erat kaitannya dengan 4 (empat) konsensus berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan, Cecep Agus Supriyanta SH MSi selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data program dan kegiatan yang terkait dengan bidang wawasan kebangsaan dari berbagai kementerian dan lembaga sekaligus untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Kementerian PPN/BAPPENAS, atas masukan dari K/L yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang wawasan kebangsaan.

“Diperlukan kolaborasi antar setiap K/L yang memiliki fungsi/program terkait dengan wawasan kebangsaan, hal tersebut menjadi penting untuk mensatu padukan setiap program agar terciptanya keselarasan antar instansi. Sinergitas antar K/L yang memiliki fungsi /program wawasan kebangsaan menjadi sangat penting untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan.

Perwakilan Kementerian PPN/BAPPENAS, menyambut baik penyelenggaraan Rapat Koordinasi ini, dan menekankan bahwa penguatan wawasan kebangsaan dalam RPJMN perlu dibarengi dengan penyusunan dokumen pengajuan program kerja yang detil dan spesifik dari setiap K/L yang memiliki fungsi/program wawasan kebangsaan, dengan di koordinasikan oleh Kemenko Polhukam.

Hadir dalam rapat koordinasi ini perwakilan dari Kementerian PPN/BAPPENAS, Kemendagri, Kemenhan, Setkab, Setwapres, Kemendikbudristek, Kemenpora, BPIP, Lemhanas, Kemenag, dan MK. (Rud)