Surabaya-JATIMTERKINI.COM: Polri menyebut LSP (Listyo Sigit Prabowo) sebagai end usser dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, para menteri, LSM, hingga sekitar 6.000 tokoh. Empat Jenderal telah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi bagi LBH Perisai Cakra Nusantara, pengumuman itu justru membuka babak baru yang lebih gelap.
Pernyataan itu disampaikan Ketua LBH Perisai Cakra Nusantara, Sukarji, S.H., M.H., pada awak media, Sabtu (14/11/2026), usai pertemuan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dengan Komisi III DPR RI.
“Apakah benar LSP ini end usser-nya? Atau ada yang memerintah? Itu yang harus diungkap tuntas,” tegas Sukarji.
Menurutnya, publik tidak boleh hanya disuguhi nama tersangka. Publik berhak tahu motifnya. Sebab motiflah yang menentukan nasib hukum kasus ini.
Makar, Penyadapan Biasa atau Sekadar ITE?
Sukarji menjelaskan, dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ada jurang besar antara tiga jenis perkara ini.
1. Penyadapan biasa diatur Pasal 258 juncto Pasal 332 KUHP baru.
2. Makar diatur Pasal 191 sampai Pasal 193 KUHP baru. Ancamannya berat, 20 tahun penjara hingga hukuman mati, apalagi jika hasil sadapan diserahkan ke pihak asing.
3. UU ITE hanya soal mengakses informasi secara melawan hukum.
Faktanya, kata Sukarji, keempat Jenderal itu hingga kini disebut hanya dijerat UU ITE. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus ini mengarah ke makar.
“Ini belum jelas. Secara hukum, ini masih menggantung. Polisi harus segera menentukan motif yang sebenarnya, supaya tidak menjadi informasi liar,” tegasnya.
Jika hanya ITE, lanjut dia, maka tidak ada kaitan dengan makar. Jika makar, maka pasal makar harus diterapkan secara terang, bukan sekadar wacana.
Dua Kejanggalan Tak Bisa Diabaikan
Selain itu, Sukarji menyoroti dua cacat prosedur yang disebut menjadi kunci.
Pertama, tanpa izin Presiden. Padahal penyadapan oleh KPK atau Polri itu diperbolehkan, tetapi dengan syarat ketat, yakni ada dugaan tindak pidana, ada perintah undang-undang, dan ada izin pengadilan. Hal itu diatur dalam Pasal 31 KUHP sebagai alasan pembenar.
“Kalau dilakukan di luar itu, ya melawan hukum,” katanya.
Kedua, alat sadap LIMS pindah tempat. Alat resmi milik negara yang seharusnya berada di Mabes Polri, disebut berpindah ke rumah-rumah tertentu milik Jenderal yang diduga terlibat.
“Kalau alasannya untuk melindungi Presiden, minimal Presiden harus tahu. Faktanya, Presiden pun kaget,” ujarnya.
Ia menyebut, hasil sadapan pada awalnya masih berupa barang mentah. Yaitu, rekaman pembicaraan, pesan pendek, dan pola kontak antar tokoh. Setelah diolah menjadi laporan dan analisis, barulah informasi itu bisa mengalir ke mana-mana, termasuk bisa ke pihak asing, mafia koruptor, lawan politik, atau pihak lain yang berkepentingan.
“Di situlah motifnya ketahuan. LSP ini hanya berjualan informasi, atau memang diperintah untuk menyadap? Kita belum tahu sampai sekarang,” ungkapnya.
Hukum Jangan Dibumbui Politik
Bagi Sukarji, kasus ini adalah ujian bagi negara hukum, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Semua warga negara sama di hadapan hukum. Pejabat maupun rakyat jelata. Jika terbukti sebagai otak, harus dihukum sebagai otak. Jika pelaku, dihukum sebagai pelaku. Jika hanya turut serta atau penyandang dana, dihukum secara proporsional.
“Kalau hukum sudah dikompromi, itu sudah di luar prediksi semua ahli hukum. Jangan sampai penegakan hukum dibumbui kepentingan politik,” ungkapnya.
Ia memperingatkan, jika kasus ini dibiarkan menggantung, dipastikan akan menjadi bola liar yang memecah belah bangsa.
“Ungkap siapa intellectual dader-nya, siapa middle player-nya, siapa yang turut serta. Supaya ada kepastian hukum, tidak simpang siur,” pungkasnya. (red)