JATIMterkini l Surabaya – Baru-baru ini Dinas Pendidikan Jawa Timur digrudug sekelompok massa yang mengatasnamakan dari Jaka Jatim. Mereka mendatangi kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur dengan tuntutan agar KPK segera menyelidiki kekayaan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi yang diduga bersumber dari uang APBD.
Menanggapi hal ini, Ketua Direktur Political Education Center (PEC) Holili M.Ag menyebut tudingan Jaka Jatim ini tidak mendasar. Bahkan, Holili menyebut, Jaka Jatim lebih baik diam dan menghemat bicaranya karena tudingan semacam itu tidak mendasar sama sekali dari berbagai aspek.
“Secara administrasi anggaran, Pak Wahid ini tidak punya kuasa dalam penyusunannya ketika menjabat PJ Sekda Jatim. Bagaimana bisa begitu? Beliau ini diangkat pada bulan Januari 2022 lalu purna pada bulan Juni,” kata Holili, Selasa (7/3/2023).
Teknis penyusunan anggaran tahun 2022 itu, menurut Holili, berlangsung pada akhir tahun 2021. Berkisar antara bulan September hingga November. Sedangkan untuk Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022 diselenggarakan pada bulan Agustus 2022.
“Apa yang dituding jaka Jatim pada Wahid Wahyudi ini tidak berdasar. Tudingan ini adalah emosional terhadap personalitinya. Bukan pada institusinya. Jadi saya melihat jaka Jatim ini seperti ada dendam pada pak Wahid Wahyudi,” tegasnya.
Hal itu menunjukkan, tidak ada kewenangan bagi Wahid Wahyudi untuk terlibat dalam teknis penyusunan anggaran. Karena ketika purna tugas, Wahid Wahyudi sudah tidak menjabat sebagai Sekda yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Artinya, Holili menyebut, tidak bisa ketika Wahid Wahyudi dikaitkan dengan kasus korupsi dana hibah yang menjerat Wakil Pimpinan DPRD Jawa Timur Sahat Simanjuntak. Bahkan, jika KPK turut menyasar Wahid Wahyudi, maka menurut Holili lembaga anti rasuah ini salah sasaran.
“Bisa saja KPK salah paham karena tidak mengerti administrasi anggaran,” ucapnya.
Lebih jauh, disinggung perihal penyitaan emas batangan, dua berlian dan cek keuangan milik Wahid Wahyudi, Holili menyebut hal itu tidak pernah terjadi. Itulah kenapa, dia mengatakan kalau tudingan Jaka Jatim ini tidak mendasar. Oleh sebab itu, dia meminta, lebih baik Jaka Jatim hemat bicara ketimbang malah salah sasaran.
“Tudingan ini bisa saja berbalik arah dengan pak wahid melaporkan insiden ini atas pencemaran nama baik. Jadi bagi saya jaka Jatim ini kumpulan orang-orang hebat dan pintar, seharusnya lebih teliti dalam mengungkapkan banyak hal atau perkara yang terjadi,” ujar Mantan ketua Relawan barisan Mahasantri loyalis Khofifah Jawa Timur itu.
Menurutnya Wahid Wahyudi mulai menjabat sebagai PJ Sekda di awal Januari hingga Juli 2022. Dimana dalam kurun waktu tersebut belum ada jadwal pembahasan APBD 2023 dengan DPRD Jawa Timur. Sedangkan pada 15 Juli 2022 hingga sekarang, sekda dijabat oleh Adhi Karyono.
“Dari situ sudah jelas bahwa Pak Wahid sudah tidak menjabat saat ada nya Pembahasan APBD. Baik itu APBD 2022 atau pun 2023. Apalagi 2024,” tandasnya.