JatimTerkini.com
PemiluPolitikSurabaya

Bawaslu Surabaya Himbau Masyarakat Hindari Politik Uang serta Meminta ASN TNI Polri Jaga Netralitas Pemilu 2024

Kantor Bawaslu Kota Surabaya di Jalan Tenggilis
Kantor Bawaslu Kota Surabaya di Jalan Tenggilis

SURABAYA JT – Mendekati tahapan masa tenang pada 11 – 13 Februari 2024, Tiga hari jelang coblosan 14 Februari, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya mewanti-wanti masyarakat untuk menghindari politik uang serta meminta ASN TNI Polri untuk tetap menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan para Komisioner Bawaslu di gelaran  Car Free Day (CFD) Taman Bungkul bertajuk sosialisasi ajakan mengawasi Pemilu ‘Tunjukkan Cintamu Dengan Awasi Pemilu’, Minggu (4/2/2024) pagi.

“Mari kita hindari dan jaga agar tidak terjadi politik uang, karena ini menuju hari tenang biasanya money politik hari ini wilayah-wilayah yang krusial. Serangan money politik jadi isu krusial yang harus diwaspadai pada hari-hari kampanye terakhir menjelang masa tenang,” ulas Syafiudin Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Surabaya.

Untuk mengantisipasinya, Bawaslu juga melakukan patroli mencegah adanya praktik money politik juga kampanye tersembunyi.
“Kita akan patroli di setiap titik krusial di tengah masyarakat untuk memastikan gak ada aktivitas mengarah ke money politik, juga aktivitas-aktivitas kampanye tersembunyi,” paparnya.

Syafiudin juga berpesan, agar masyarakat tidak gampang dipengaruhi untuk saling bergesekan antar sesama.

“Melalui CFD ini masyarakat agar menjaga kerukunan antar masyarakat agar tidak terjadi gesekan. Mengingat Pemilu 14 Februari harus jadi momentum masyarakat menyampaikan hak konstitusionalnya,” bebernya.

Dalam kesempatan sama, Novli Bernado Thyssen Ketua Bawaslu Kota Surabaya meminta masyarakat menghindari politik uang. Sementara bagi yang berprofesi ASN dan TNI maupun Polri diminta menjaga netralitas.

“Mari bersama-sama awasi, mari kita tolak praktik money politik, ASN, TNI, Polri untuk tidak berpihak pada kelompok tertentu atau kepentingan-kepentingan yang mencoba menarik netralitas ASN yang harusnya berintegritas dan tidak berpihak pada golongan tertentu,” pungkas mantan Panwascam Tandes ini.