JatimTerkini.com
Headline JTJakartaPemiluPolitikTerkini

Anies lontarkan ‘bola panas’: Banyak aturan tak berpihak ke rakyat

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Foto: tempo

JATIMTERKINI.COM: Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, lagi-lagi melontarkan kritisi atas kebijakan pemerintah selama ini. Diantaranya, banyak aturan yang dianggap tak masuk akal. Termasuk, kerap terjadi pro-kontra dan tak sesuai situasi di lapangan.

Hal itu dilontarkan Anies dalam Food and Agriculture Summit III dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029 yang digelar Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB). Dalam kesempatan itu, dia juga memaparkan cara mengambil keputusan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Bagaimana kami mengambil keputusan ketika bertugas di Jakarta? Ada empat dimensi dalam pengambilan keputusan,” ujar Anies di IPB International Convention Center (IICC) Bogor, Senin (18/12/2023) malam.

Dikatakan Anies, pertama yang harus dipenuhi dalam menentukan keputusan adalah harus memenuhi rasa keadilan. Kedua, harus berdasarkan kepentingan publik. Dia lalu menyampaikan dimensi ketiga adalah mengacu pada ilmu pengetahuan, dan terakhir merujuk pada undang-undang.

“Kesatu, keputusan itu harus memberikan atau mendasarkan pada sebisa mungkin prinsip keadilan. Yang kedua dia harus bisa diharapkan memenuhi kepentingan publik, public interest. Ketiga keputusan sebisa mungkin menggunakan data ilmu pengetahuan, common sense, objektivitas. Keempat merujuk kepada undang-undang, regulasi, konvensi,” jelas Anies.

Dia lalu mengatakan seringkali yang terjadi adalah kebalikan dari urutan tersebut, di mana menjadikan undang-undang atau aturan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Dia lalu menilai saat ini banyak keputusan yang akhirnya melahirkan aturan yang tak masuk akal hingga tak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Urutannya begitu kalau ambil keputusan. Seringkali kita ambil keputusan itu dibalik, nomor satu undang-undang dulu, peraturan dulu. Nah banyak aturan kita yang tidak masuk akal, banyak aturan kita yang conflicting, banyak aturan kita yang tidak sesuai dengan evidence di lapangan. Ini dianggap sepele soal bagaimana mengambil keputusan,” paparnya. (rud)