JATIMTERKINI.COM: PT Freeport Indonesia yang membangun smelter di Kabupaten Gresik berkirim surat ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Surat itu terkait hak pilih 10 ribu karyawan dalam pemilu 2024 mendatang.
“Kami melaksanakan rapat koordinasi pengawasan logistik dengan Bawaslu kabupaten dan kota di Jawa Timur. Di Gresik, sekitar 10 ribu pekerja Freeport adalah warga luar daerah,” jelas Nur Elya Anggraini, Komisioner Penanggung Jawab Pengawasan Logistik Bawaslu Jatim.
Kata dia, manajemen PT Freeport sudah bersurat kepada Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Mereka meminta agar 10 ribu orang tersebut bisa tetap terpenuhi hak mereka pada Hari-H 14 Februari 2024,” tandas Elya.
Dikatakan Elya, hal ini akan berdampak pada penyediaan logistik, terutama surat suara, bila mereka mencoblos di Gresik. Namun ia menegaskan, bahwa salah satu tugas Bawaslu adalah memastikan hak pilih setiap orang bisa terpenuhi sebagaimana mestinya.
“Kami meminta kepada Freeport untuk mengirimkan data by name dan by address 10 ribu orang tersebut, agar bisa diidentifikasi nanti dan difasilitasi pindah pilih. Jadi kalau memang nama-nama itu berasal dari luar Gresik dan sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT), yang bersangkutan bisa difasilitasi pindah pilih dari tempat pemungutan suara (TPS) asal ke TPS di Gresik,” papar dia.
Selain itu, Bawaslu Jatim juga meminta Freeport agar terus berkoordinasi dengan KPU Jatim. “Kami menunggu data dari Freeport, biar teridentifikasi dari awal,” kata Elya lagi.
Smelter peleburan tembaga di Gresik adalah smelter kedua yang dibangun PT Freeport Indonesia di Indonesia. Presiden Joko Widodo menargetkan proyek pembangunan pabrik smelter PT Freeport Indonesia di Gresik rampung pada Mei 2024.
Pembangunan smelter ini menyerap 15 ribu orang pekerja, dengan 98 persennya adalah tenaga kerja Indonesia dan 50 persen tenaga kerjanya mayoritas dari lokal wilayah Jatim. Hanya dua persen warga asing. (Rudi)