JatimTerkini.com
Banyuwangi Headline JT

Persiapan RAPBD, Pembahasan KUA-PPAS Ditarget Tiga Hari

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan nota KUA-PPAS kepada DPRD Banyuwangi, Jumat (8/10) lalu/Budi Wiriyanto
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan nota KUA-PPAS kepada DPRD Banyuwangi, Jumat (8/10) lalu/Budi Wiriyanto

Banyuwangi (jatimterkini.com)- Persiapan pembahasan rancangan APBD (RAPBD) Banyuwangi 2022 terus dikebut DPRD setempat. Pimpinan DPRD memberikan batas waktu tiga hari untuk membahas dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pembahasan dilalukan empat Komisi DPRD bersama satuan kerja (Satker) terkait di Pemkab Banyuwangi.

Pembahasan KUA-PPAS menjadi pintu masuk pembahasan RAPBD. Setiap Komisi meminta penjelasan satker terkait untuk arah kebijakan anggaran. “ Rabu (13/10) besok, masing-masing Komisi akan membahas KUA-PPAS bersama satker terkait. Kita berikan jadwal tiga hari,” kata Ketua DPRD Banyuwangi Made Cahyana Negara di kantornya, Selasa (12/10) siang.

Pihaknya berharap, setiap Komisi bisa fokus dengan proyeksi anggaran di masa pandemi. Salah satunya, pemulihan ekonomi. Hal ini sejalan dengan instruksi pemerintah pusat. Masa pandemi, proyeksi anggaran harus berbasis pemulihan ekonomi, berbasis potensi lokal.

Pendapatan asli daerah (PAD) yang turun juga menjadi perhatian khusus. Menurut Made, pandemi berdampak pada kontraksi ekonomi. Meski begitu, pihaknya mendorong eksekutif bisa mencari celah potensi PAD yang belum tergarap. “ Memang kita maklumi, pandemi menurunkan kegiatan ekonomi. Dibutuhkan kerja keras menggali potensi,” ujarnya. Jika PAD dipaksakan, masyarakat juga belum mampu memenuhi target PAD yang diharapkan.

Hasil pembahasan KUA-PPAS akan diputuskan dalam paripurna internal. Jika disepakati, akan diteruskan ke paripurna bersama eksekutif. Dari KUA-PPAS, dilanjutkan pengajuan nota RAPBD oleh Bupati. “ Setelah nota APBD disepakati, Badan Anggaran (Banggar) DPRD akan membahas maraton bersama eksekutif,” tegas politisi PDIP ini.

Sebelumnya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampikan nota KUA –PPAS di hadapan DPRD. Besaran APBD tahun 2022 diproyeksikan mencapai Rp 2,950 triliun. Angka ini turun Rp 85,399 miliar dibandingkan APBD tahun 2021. Penyebabnya, akibat pandemi, transfer pemerintah pusat ke daerah dan dana desa (TKDD) terjadi penurunan. (Budi Wiriyanto)

Related posts

Strategi Reformasi Birokrasi di Indonesia Untuk Masa Yang Akan Datang

Abdul

PPKM Level 4, Kapolresta Mojokerto Percepat Bansos Kepada Kaum Difabel dan Supeltas

Sejumlah Polisi Diterjunkan Bantu Pembebasan Pasung di Trenggalek

Adhis