JatimTerkini.com
Banyuwangi Headline JT

Penjualan Saham Tambang Emas Milik Pemkab Banyuwangi Disoal lagi

Aktivitas tambang emas di Tumpangpitu, Pesanggaran, Banyuwangi
Aktivitas tambang emas di Tumpangpitu, Pesanggaran, Banyuwangi

Banyuwangi (jatimterkini.com)– Kepemilikan saham tambang emas Pemkab Banyuwangi di PT Merdeka Copper Gold, investor tambang emas Tumpangpitu, Pesanggaran, Banyuwangi, kembali diungkit. Sejumlah aktivis dan praktisi hukum menyoal penjualan saham milik Pemkab. Meski memiliki saham di tambang emas, Banyuwangi dinilai belum merasakan dampak yang prestisius. Aksi para aktivis ini diluapkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Banyuwangi, Senin (10/1/2022) siang.

Versi para aktivis, saat tambang emas Tumpangpitu dibuka, ada saham 10 persen untuk Pemkab Banyuwangi. Saham itu dijanjikan tidak akan terdelusi alias tergerus akibat penjualan. “Kenyataannya, saham milik Pemkab terus terdelusi akibat dijual, terakhir tersisa 4,44 persen,” kata Koodinator Banyuwangi Corruption Watch (BCW) Masruri.

Yang paling disoal, peruntukan dana penjualan saham tambang emas yang masuk ke APBD Banyuwangi. “ Kalau sudah masuk ke APBD, peruntukkannya untuk apa saja. Kami belum lihat ada manfaat yang besar setelah Pemkab memiliki golden share tambang emas,” kritiknya. Idealnya, kata dia, jika Pemkab memiliki saham tambang emas, ada perubahan pembangunan yang fantastis. Misalnya, pembangunan seluruh puskesmas dengan standar tinggi. Padahal, klaim Masruri, tambang emas Tumpangpitu memiliki dampak besar bagi lingkungan Banyuwangi.

Selain penjualan saham, pembagian deviden atau keuntungan per tahun dari tambang emas juga dipertanyakan. “ Katanya, mulai tahun 2017 sudah ada deviden. Terus, berapa nilainya,” sorotnya. Pihaknya khawatir, masyarakat akan terus bertanya manfaat tambang emas jika tidak dijelaskan secara transparan.

Sayangnya, Pemkab yang diwakili Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) belum memberikan jawaban detail. Versi BPKAD, penjualan saham tambang emas karena tuntutan perusahaan yang go public. Karena Pemkab tak cukup dana, saham yang dimiliki akhirnya dijual. “Dari 10 persen, terdelusi menjadi 6,4 persen, lalu ada divestasi hingga tersisa 5,23 persen. Terakhir, ada penjualan saham lagi dan tersisa 4,44 persen atau 171.750.000 lembar saham,” kata Kabid Akutansi BPKAD Banyuwangi Firman Harianto. Jumlah saham yang dijual senilai 15 persen dari total kepemilikan saham sebanyak 1,145 miliar lembar. Saat penjualan terakhir, 10 Desember 2020, total dana yang didapat sebanyak Rp 298 miliar. Harga sahamnya tembus Rp 1.940 per lembar. Seluruh penjualan masuk ke kas daerah.

Karena belum mendapatkan penjelasan detail, DPRD akan mengagendakan hearing lagi. Menghadirkan sejumlah pihak terkait dari Pemkab. “ Kita akan jadwal ulang pertemuan, supaya mendapatkan titik terang soal penjualan saham tambang emas,” kata Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi Emi Wahyuni. (Budi Wiriyanto)

Related posts

Bupati Muhdlor : Antisipasi Banjir Musim Penghujan, Normalisasi Harus Dikebut

Abdul

Tiga Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun di Tol Waru

Abdul

Ketua BEM dan Ketua MUI Mojokerto Kecam Pembuang Sesaji di Semeru