Penangandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Kejaksaan Negeri

38 views

Pada hari ini Senin (15/4/2019) Pemerintah Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tulungagung tentang penanganan permasalahan hukum perdata dan hukum tata usaha negara yang bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, acara dimulai pukul 11.30 WIB.

Sambutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Eko Adhyaksono, SH, MH menyampaikan bahwa penandatanganan kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara antara Kejari Tulungagung dengan pemerintah daerah Tulungagung adalah merupakan hal yang sangat penting di dalam mengoptimalkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pasal 30 ayat (2) yakni eksistensi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 yaitu Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor : Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia secara tegas juga telah diatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini meliputi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Pelayanan Hukum serta Tindakan Hukum Lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara /Daerah untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, sehingga pasal tersebut secara substantif dan limitatif telah menegaskan bahwa Kejaksaan dalam hal ini Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat mewakili kepentingan BUMN,BUMD.

Tugas dan Kewenangan Jaksa Pengacara Negara didalam Penegakan Hukum adalah melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan oleh peraturan Per Undang-Undangan atau berdasarkan Putusan Pengadilan dalam rangka memelihara tertib hukum, kepastian hukum, melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak – hak keperdataan masyarakat.

Didalam Bantuan Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat memeberikan Bantuan Hukum kepada Instansi Pemerintah /BUMN maupun BUMD untuk menyelesaikan sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara, baik melalui Litigasi maupun Non Litigasi .

Di dalam Pertimbangan Hukum, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Pemulihan dan Perlindungan Hak, Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO), Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) dan Audit Hukum (Legal Audit) dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata atau potensi adanya klaim/tuntutan dari pihak lain dalam rangka Penyelamatan, Perlindungan atau Pemulihan Keuangan / Kekayaan Negara serta dalam hal akan/telah menerbitkan Keputusan TUN dan/atau Peraturan dalam rangka menegakkan Kewibawaan Pemerintah.

Disamping itu melengkapi tugas Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah Jaksa Pengacara Negara dapat menjadi Konsiliator, Mediator dan Fasilitator dalam penyelesaian suatu sengketa antar Negara atau Pemerintah.

Sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat akan banyak ditemukan keterlibatan dan kepentingan hukum dari negara atau pemerintah di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum di luar Pengadilan.

Dan kami yakin bahwa Pemerintah Daerah Tulungagung secara khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah Tulungagung telah berusaha untuk melaksanakan amanat yang di embankan oleh negara dengan sebaik-baiknya, namun tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan tugas bersentuhan dengan kepentingan hukum pihak-pihak tertentu yang pada akhirnya menempuh jalur penyelesaian baik melalui Litigasi maupun Non Litigasi.

Kiranya tidak berlebihan, tugas dan kewenangan Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Tulungagung untuk mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang tertib hukum serta dengan tujuan Menyelamatkan, Melindungi atau Memulihkan Keuangan / Kekayaan Negara serta dalam rangka menegakkan Kewibawaan Pemerintah guna untuk penerapan fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara di Pemerintahan kemudian kerjasama ini juga berfungsi untuk mengontrol kinerja aparatur daerah terhindar dari jeratan hukum akibat kurangnya pemahaman atas fungsi Datun,dalam penerapan fungsi Datun dapat bersenergi dengan Pemerintah Daerah Tulungagung khususnya pengelolaan keuangan daerah. Dengan MOU ini, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung tak lupa juga Kejaksaan Negeri Tulungagung akan mendukung Pemerintah Daerah Tulungagung dalam urusan Pajak. Dengan MOU ini, Kejaksaan Negeri Tulungagung membuka kesempatan untuk membantu pemerintah Daerah Tulungagung khususnya SKPD untuk konsultasi dan koordinasi terkait persoalan Hukum perdata dan Tata Usaha Negara maupun dalam mengamankan pembangunan Kabupaten Tulungagung.

Dilanjutkan dengan sambutan dari Plt. Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM menyampaikan bahwa hari ini Senin (15/4/2019) Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tulungagung tentang penanganan permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung utamanya untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum perdata dan hukum tata usaha negara baik di luar maupun di dalam pengadilan.

Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai kerangka atau landasan dilakukannya mendorong tercipta dan terwujudnya penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang lebih efektif dan efisien.

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka persiapan dan kesiapan kedepan terhadap penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengemban dan melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan misinya, termasuk upaya perlindungan dan penyelamatan aset pemerintah daerah.

perjanjian kerjasama ini juga merupakan file hukum dan sekaligus merupakan pintu masuk (entry point) dalam pelaksanaan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum tertimbangan hukum maupun tindakan hukum lainnya oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Diharapkan dimasa mendatang tidak terjadi lagi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang diakibatkan oleh berlarut-larutnya konflik hukum antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembangunan darah, karena apabila setiap permasalahan hukum ditangani dengan baik maka dampaknya tidak hanya positif bagi masyarakat, akan tetapi juga potensial meningkatkan kewibawaan dan suksesnya pembangunan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai pelayan publik yang profesional. Selain itu diharapkan agar implementasi Perjanjian Kerjasama ini berhasil dengan optimal dan tidak bersifat kontra produktif, maka diperlukan komitmen yang kuat dan kerjasama lintas sektor yang sinergis dari kedua belah pihak. Dan juga diharapkan kerjasama yang harmonis selama ini tetap dapat terjaga dan berlanjut untuk masa-masa yang akan datang.

Acara dihadiri :

1. Plt. Bupati Tulungagung;

2. Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung dan jajarannya;

3. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung;

4. Camat se-Kabupaten Tulungagung.

Sumber : Pemkab Tulungagung

Pemkab Tulungagung Tulungagung

Posting Terkait