Komisi C dan Gubernur Jatim Sepakat Spin Off BUS 2023

53 views

Surabaya (Jatimterkini.com) – Komisi C DPRD Jatim dan Gubernur Jatim akhirnya sepakat jika pelaksanaan UUS (Unit Usaha Syariah) Bank Jatim dan BUS selambat-lambatnya untuk spin off dilakukan tahun 2023.
“Tetapi kita,merekomendasikan dengan catatan bahwa seyogyanya harus sudah dimulai tahun 2021, dengan reasoning per Agustus 2019. Ini karena rasio keuangan UUD sudah mengalami labah (sutplus),sebesar Rp6,4 miliar,”tegas Ketua Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslacha.
Diakui politisi asal PKB ini, jika pihaknya memahami alasan mengapa sebelumnya Gubernur Jatim menunda spin off. Ini karena UUS mengalami minus.
Seperti diketahui janji Komisi C DPRD Jatim untuk mengkritisi revisi Perda No.8 Tahun 2013 tentang penyertaan modal untuk keenam kalinya, nampaknya bukan isapan jempol belaka. Terbukti, mereka ngotot mendesak Pemprov Jatim melakukan spin off unit usaha syariah (UUS) Bank Jatim pada tahun 2021 mendatang.
Pertimbangan lainnya, kata Anik Mslachah, rasio NPL UUS Bank Jatim sudah mulai turun, bahkan semakin lama semakin turun. Dari dua alasan itu, Komisi C meyakini kalau itu spin off diawali tahun 2021 sudah siap dengan kondisi rasio keuangan yang sehat. “Kalau sudah sehat, kenapa harus menunggu di tahun 2023. Makanya bahasanya adalah selambat-lambatnya,” tegasnya.
Sementara menyangkut alih fungsi uang Rp.200 miliar yang sudah dianggarkan dalam APBD Jatim 2019, Komisi C merekomendasikan seyogyanya uang tersebut difungsikan untuk program loan agreement kepada Bank Jatim khusus UUS Bank Jatim untuk pinjaman lunak selama 2 tahun saja.
“Harapannya, tahun 2021 uang sudah siap dan Pemprov juga tinggal menambah penyertaan modal spin off Rp525 miliar sebesar Rp.325 miliar saja karena yang Rp.200 miliar sudah saving,” jelas Anik Maslachah.
Selain itu, loan agreement tersebut dikhususkan untuk membantu UMKM dan petani dengan bunga maksimal 6 persen. Alasannya, kedua sektor riil ini merupakan sektor penyangga utama PDRB Jatim sehingga diharapkan bisa menjadi pengungkit perekonomian Jatim ke depan.
Konsekwensi lainya, lanjut Anik, mau tidak mau akan ada laba walaupun kecil kepada Pemprov karena sifatnya pinjaman sehingga ada kontribusi penambahan PAD dari loan agreement itu. “Jadi tidak ada ruginya lah rasanya seperti itu daripada keuangan itu menjadi Silpa,” tegasnya.
Kalau menjadi Silpa, kata Anik juga menandakan performa perencanaan Pemprov Jatim yang kurang bagus karena penyerapannya rendah.  Konsekwensinya akan berimplikasi pada dana insentif daerah. (Sit)

Bank jatim Bank syariah

Posting Terkait