JatimTerkini.com
Banyuwangi Headline JT

Jelang Akhir Tahun, 5 Raperda Dikebut DPRD Banyuwangi

Sidang paripurna di DPRD Banyuwangi, belum lama ini/Budi Wiriyanto
Sidang paripurna di DPRD Banyuwangi, belum lama ini/Budi Wiriyanto

Banyuwangi (jatimterkini.com) – Menjelang akhir tahun, DPRD Banyuwangi banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya, menggodok rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Sedikitnya, 5 Raperda dikebut hingga akhir tahun 2021.

Kelima Raperda itu masing-masing, Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Raperda tentang Perangkat Desa, Raperda tentang Perizinan Tertentu dan Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). “ Kelimanya masih proses pembahasan. Kita akan kebut hingga akhir tahun,” kata Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Banyuwangi, Sofiandi Susiadi, Jumat (8/10) pagi. Karena dikejar akhir tahun, proses pembahasan diperpadat.

Selain lima Raperda, ada empat Raperda lagi yang dalam proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Masing-masing, Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Nelayan, Raperda tentang Produk Unggulan Daerah, dan Raperda tentang Kesehatan Lingkungan dan Penyakit Menular.

Lalu, kemungkinan ada tiga Raperda yang ditunda pembahasannya. Dikhawatirkan, tidak cukup waktu jika dilanjutkan. Diantaranya, tentang BUMD, Raperda Penyelengaraan Perkoperasian dan Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “ Ada dua Raperda yang dipastikan batal dibahas. Yakni Raperda tentang Ketertiban Umum dan Raperda tentang Kemajuan Kebudayaan,” tegas politisi Golkar ini.

Dua Raperda tersebut sempat dibahas oleh Pansus. Namun, batal. Penyebabnya, berbenturan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu, terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. “ Sebenarnya, semua ini sudah dibentuk Pansus, dimediasi tim akademisi itu deadlock, akhirnya dibatalkan,” tegasnya.

Tahun 2021, Bapemperda DPRD Banyuwangi mentargetkan pembahasan 22 Raperda. Dari jumlah ini, 8 diantaranya sudah finalsiasi. Diantaranya, Raperda tentang Pasar Rakyat, Raperda Pengelolaan Sampah, Raperda Retribusi Jasa Umum, Raperda Kepemudaan, Raperda RPJMD, LKPJ Bupati 2020 dan APBD Perubahan 2021. (Budi Wiriyanto)

Related posts

Berdamai, PSHT dan Pagar Nusa Tanggulangin Sepakat Jaga Silaturrahmi

Abdul

Persiapan PTM, Komisi D Minta Sarana dan Prasarana Sekolah Cegah Covid-19 Dilengkapi

Abdul

312 Warga Isoman Telah Dievakuasi ke Isoter Trenggalek

Adhis