DPUPR Ponorogo Kebut Tiga Proyek Jelang Akhir Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Ponorogo bekerja keras dipenghujung tahun, pasalnya tiga proyek bernilai milyaran rupiah belum rampung hingga akhir pekan ini. Dua dari tiga proyek diantaranya bahkan belum dimulai. 

Jamus Kunto Purnomo, Kepala Dinas DPUPR Kabupaten Ponorogo menuturkan, pihaknya tetap optimis meskipun ada dua proyek yang belum di mulai, dan satu proyek lainnya terancam masuk daftar kritis lantaran sempat mengalami keterlambatan. 

Kerja Sama & Iklan Hubungi : 081 2310 1890 (HP/WA) Email : redaksi@jatimterkini.com
Jamus Kunto Purnomo, Kepala Dinas DPUPR Ponorogo

“Pihak kami tetap optimis bisa tuntaskan di akhir bulan ini,” ungkapnya, Jum’at (7/12) di kantornya.

Jamus menjelaskan dua proyek yang belum tuntas diantaranya pemeliharaan jalan. Meliputi pemeliharaan ruas jalan Badegan-Tulung, serta ruas jalan di desa Selur, Ngrayun.

Untuk proyek ruas jalan Badegan-Tulung menyedot anggaran Rp 1 Milyar. Sementara proyek pemeliharaan ruas jalan selur mencapai Rp 1,2 milyar. Sedangkan, surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) kedua proyek itu baru pekan ini baru rampung ditandatangani. 

“Untuk pemeliharaan jalan itu berjenis hotmix, saya kira nanti dalam hitungan hari bisa selesai. Terlebih memperhitungkan kapasitas mesin Asphalt Mixing Plant (AMP) untuk kedua proyek tersebut mencapai 150 ton dalam sehari, jadinya bisa cepat selesai,”jelasnya.

Jamus merasa lebih khawatir pada proyek pembangunan brojong di Kesugihan. Pasalnya dua pekal lalu, ada indikasi proyek tersebut mengalami deviasi 13 persen. DPUPR sudah menggelar show cause meeting (SCM) bersama pihak rekanan. Jamus mengklaim rekanan berkomitmen menuntaskan proyek. Untuk upaya yang ditempuh diantaranya penambahan pekerja dan alat-alat, serta menambah jam kerja. 

“Ya nanti rekanan harus dobel target, untuk menyelesaikan keterlambatan dan progres proyeknya sendiri. Sekarang sudah mulai terkejar,” tambahnya.

Jamus menyadari jika ketiga proyek yang masih belum tuntas itu masuk dalam daftar proyek kritis. Lantaran menjelang akhir tahun anggaran. Untuk sebuah proyek umumnya terdapat masa toleransi sampai 50 hari setelah deadline dengan resiko denda atas keterlambatan. Apalagi kini pihaknya berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu. 

“Tapi nantinya kalau di akhir tahun anggaran tetap tidak bisa, selesai tidak selesai, harus disudahi. Nantinya baru dilanjutkan. Kalau lelang, ya cari rekanan baru,” pungkasnya. (Kominfo/fdl)

Kerja Sama & Iklan Hubungi : 081 2310 1890 (HP/WA) Email : redaksi@jatimterkini.com

Sumber : Pemkab Ponorogo