Bupati dan Tokoh Agama di Tuban Tolak Aksi Kerusuhan menjelang Keputusan MK

polrestuban.com- Sejumlah tokoh agama di Tuban memberikan tanggapan dengan adanya kejadian aksi kerusuhan di gedung Bawaslu dan sebagian kota Jakarta terkait perolehan hasil pemilu 2019 beberapa hari yang lalu.

Sebagaimana diketahui bahwa proses hukum terhadap sengketa Pemilu 2019 yang pada akhirnya pihak paslon Prabowo sandi mengajukan gugatan ke MK,  dimana sidang perdana akan dimulai pada tanggal 14 Juni 2019 dan diputus tgl 28 Juni 2019. Dan yang perlu diantisipasi aparat keamanan adalah adanya pengerahan masa sehingga kejadian yang sama tidak terulang. Hal ini juga akan berpotensi menimbulkan kerawanan apalagi sampai ada pihak ketiga ikut bermain seperti kejadian tgl 21 dan 22 Mei yang lalu yaitu berujung kerusuhan massa.

Menurut beberapa tokoh di Tuban juga menyerukan, apabila ada hal yang dianggap terdapat kecurangan, maka haruslah diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme sesuai aturanyang berlaku. Ketua FKUB Kabupaten Tuban, KH Masduki Nurussyamsi mengatakan, jika dirasa ada kecurangan yang dialami oleh peserta pemilu maka harus diselesaikan dengan cara sesuai mekanisme. Saat di sambangi di kediamannya beberapa hari yang lalu.

Pernyataan yang sama juga di lontarkan tokoh dari Badan Musyawarah Gereja Tuban (BAMAG) Pendeta Eko Sumarno beberapa hari yang lalu.

Senada dengan Ketua FKUB Kab. Tuban Bupati Tuban yang juga seorang Ulama H. Fathul Huda juga mengatakan hal yang sama,  bahwa manakala dirasa ada ketidakpuasan atau kecurangan dari peserta pemilu maka aturan main yang berlaku sesuai Undang undang harus ditegakkan yaitu melalui sengketa Pemilu yang di wadahi di Mahkamah Konstitusi. Serahkan pada Institusi yang sudah diberi kewenangan.

Mengenai pengerahan masa saat sidang di MK nanti tentu itu kurang tepat karena membuat situasi dan kondisi bangsa tidak aman. Terlebih dapat menimbulkan gesekan antar masyarakat yang pada akhirnya kacau dan menjadi rusuh.

“Mari kita ikuti Proses hukum yang ada yaitu Institusi yang sudah diberi kewenangan untuk memutus sengketa Pemilu yaitu Mahkamah Konstitusi, Jaga persatuan hindari perpecahan sesama anak bangsa mari kita bangun Negeri tercinta ini”. Pungkas Huda.

Sumber : Polres Tuban